Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo diagendakan menyaksikan secara langsung ajang balapan mobil listrik Formula E yang akan digelar di Sirkuit Formula E, Jakarta, Sabtu, (4/6). Hal tersebut disampaikan Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono di Jakarta.
"Insyaallah, Bapak Presiden diagendakan menonton langsung Formula E," ujar Kasetpres.
Kejuaraan dunia balap mobil listrik tersebut untuk pertama kalinya digelar di Indonesia dan merupakan seri balapan kesembilan pada musim kompetisi 2022. Ajang bertajuk 2022 Jakarta E-Prix tersebut akan diikuti 22 pembalap, yang tergabung dalam 11 tim.
Baca juga: Akui Borong Tiket Formula E Rp1,2 Miliar, Ini Alasan Ahmad Sahroni
Sebelum menyaksikan balapan, Presiden rencananya akan melakukan grid walk bersama dengan Ketua MPR RI sekaligus Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Bambang Soesatyo, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua Pelaksana Formula E Jakarta Ahmad Sahroni, Chief Championship Officer & Co-Founder Alberto Longo, dan lima pembalap.
"Presiden juga akan menyapa sekaligus berfoto bersama dengan para pembalap," imbuh Kasetpres. (OL-1)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved