Sabtu 14 Mei 2022, 14:10 WIB

Penculik Anak Dijerat UU TPKS, KSP: Hukuman Bisa Lebih Berat

Mediaindonesia | Megapolitan
Penculik Anak Dijerat UU TPKS, KSP: Hukuman Bisa Lebih Berat

MI/DEDE SUSIANTI
Tersangka penculik anak, Abbi Rizal Afif (kedua kiri)

 

KETUA DPR Puan Maharani mengatakan pelaku penculikan anak di Jakarta dan Bogor dijerat dua undang-undang, yaitu UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

"Pelaku dapat dijerat dengan dua undang-undang sekaligus, yaitu UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual," kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, hari ini.

Hal senada juga disampaikan Staf Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP) Erlinda.

"Apabila diduga nanti pada saat penyidikan sudah tahapan P21 (dinyatakan lengkap) ternyata ada tindak pidana kekerasan seksual, maka itu bisa dijerat UU TPKS dan diintegrasikan dengan UU yang sudah ada, yaitu UU Perlindungan anak dengan sistem peradilan anak," kata Erlinda.

Hukuman bagi pelaku juga bisa lebih berat, katanya, mulai dari kurungan penjara sampai kebiri kimia. Dia menjelaskan UU TPKS juga mengatur adanya restitusi atau ganti rugi kepada korban.

Baca juga: Puan Minta Penculik yang Cabuli Anak Dijerat dengan UU TPKS

"Pihak kepolisian dengan sendirinya otomatis harus ada dalam penyidikan. Dia memasukkan hak restitusi bagi korban ini sehingga terduga pelaku harus memberikan restitusi itu seperti yang diatur dalam UU TPKS," jelasnya.

Saat ini, dia mengatakan, Kantor Staf Kepresidenan terus berkoordinasi dengan Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak Indonesia (KPPAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Kepolisian RI (Polri) untuk mengetahui perkembangan kasus penculikan tersebut.

KSP juga mendorong pemerintah daerah untuk membangun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Dorongan itu muncul karena kini, dari 500 lebih kabupaten di seluruh Indonesia, hanya separuh yang memiliki UPTD PPA, padahal unit itu dapat menjadi ruang aman bagi perempuan dan anak.

"UPTD PPA berfungsi sebagai penyelenggara pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, dan masalah lain, termasuk kekerasan seksual," ujar Erlinda.(Ant/OL-4)

Baca Juga

MI/Ramdani

DPRD DKI Kritik Rencana Perluasan Gage di Jakarta

👤Hilda Julaika 🕔Kamis 26 Mei 2022, 15:44 WIB
Pasalnya, dengan perluasan ruas jalan gage akan membuat warga mengeluarkan biaya bahan bakar lebih...
MI/ANDRI WIDIYANTO

DPRD Sebut Pembangunan Infrastruktur Pengolahan Limbah Harus Sesuai Aturan

👤Hilda Julaika 🕔Kamis 26 Mei 2022, 11:23 WIB
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Habib Muhammad bin Salim Alatas mengatakan salah satu syarat yang belum dimiliki PAL Jaya adalah penasihat...
Antara/Dhemas Reviyanto

Evaluasi HBKB, Koalisi Pejalan Kaki Soroti Rendahnya Pemindaian Peduli Lindungi

👤Putri Anisa Yuliani 🕔Rabu 25 Mei 2022, 22:26 WIB
"Nah di rapat evaluasi kemarin juga jadi sorotan terkait dengan masih sedikitnya publik yang melakukan pemindaian QR code," kata...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya