Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta pengelolaan 13 sungai di Jakarta diserahkan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Selama ini pengelolaan 13 sungai di Jakarta menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Menurut Pras, sapaan akrabnya, penyerahan pengelolaan 13 sungai kepada Pemprov DKI Jakarta akan meringankan pemerintah pusat agar bisa lebih berkonsentrasi dalam proses pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Selain itu, dirinya juga optimistis hal tersebut bisa menuntaskan masalah banjir di Jakarta.
"Saya minta Kemen PUPR serahkan saja ke kita. Ini akan membantu Pemerintah Pusat konsentrasi ke IKN," ujar Pras.
Diakui Pras, permintaan itu sudah dilontarkannya sejak Rakornas bersama Pemerintah Pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, tahun 2019 lalu. Namun hingga kini belum ada jawaban atas permintaan tersebut.
Ditambahkan Pras, selama ini persoalan paling pelik yang dihadapi DKI Jakarta adalah mengatasi kemacetan dan banjir. Menurutnya, jika pengelolaan 13 sungai tersebut diserahkan ke DKI Jakarta, sumber daya yang dimiliki pemerintah provinsi cukup memadai untuk melakukan pembenahan sehingga mampi mengatasi persoalan banjir.
Terlebih, selama ini bila terjadi persoalan kemacetan atau banjir di Jakarta sering memicu perdebatan pihak yang harus bertanggung jawab antara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
“Biar tidak salah menyalahkan, ambil DKI. Alat kita banyak, mampu kok," tandasnya. (OL-12)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung segera membuka rekrutmen Penyedia Jasa Layanan Perorangan (PJLP) Dinas Penanggulangan Bencana Kebakaran dan Keselamatan.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan Jakarta dan Amerika sepakat menjalin kerja sama di tiga sektor. Masing-masing yakni sektor pangan, transportasi dan pendidikan
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
DPRD DKI Jakarta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan masa reses ke-3 masa persidangan III tahun sidang 2024-2025 dalam rapat paripurna.
Menurut dia, Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah resmi ditetapkan sebagai Perda.
Kepala Sekolah SMK 56 Jakarta, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Ngadina mengatakan siswinya menjadi korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan guru seni budaya.
Seluruh fraksi di DPRD DKI Jakarta disebut telah sepakat agar sekolah gratis bisa diterapkan setidaknya pada 2025.
Semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan di sekolah negeri
Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu membuat terobosan dalam menuntaskan permasalahan macet dan banjir.
PARTAI NasDem diprediksi mendapatkan kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.
Rencana Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk membangun rumah pompa di Kali Sunter pada 2025 didukung DPRD DKI Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved