Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan Presiden Joko Widodo hadir sengaja untuk meninjau sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara. Menurutnya, Jokowi sudah memahami perihal ini karena sudah berpengalaman dengan kesuksesan Moto GP di Mandalika.
“Pak presiden itu kan sudah mengerti, kerjanya dari dulu blusukan. Sudah tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tidak bisa dibohongin. Pak Jokowi itu orangnya teliti, datang langsung, berdialog langsung. Jadi kemarin meninjau langsung, berdialog menanyakan,” kata Riza di DPRD DKI Jakarta, Selasa (26/4).
“Kemarin kita tahu Moto GP Mandalika sukses. Mudah-mudahan event-event internasional lainnya, termasuk Formula E dan lainnya ke depan bisa berlangsung sukses,” harapnya.
Ia pun mengutarakan, kedatangan tersebut adalah dukungan yang besar bagi penyelengaraan Formula E. Ajang mobil listrik ini direncanakan terlaksana pada 4 Juni mendatang.
“Kemarin dengan hadirnya Pak Jokowi meninjau itu sudah dukungan yang luar biasa,” imbuhnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendampingi Presiden RI Joko Widodo meninjau langsung sirkuit Jakarta E-Prix 2022 di Kawasan Ancol pada Senin sore (25/4). Dalam kesempatan tersebut, Anies mengungkapkan apresiasi atas atensi Presiden dan optimis gelaran Jakarta E-Prix dapat sesuai jadwal.
Presiden RI Joko Widodo berharap, pembangunan sirkuit Jakarta E-Prix 2022 dan beragam fasilitasnya tuntas sebelum bulan Juni. “Saya ingin mellihat persiapan Formula E seperti apa di lapangan. Untuk trek balapannya sudah siap, kemudian yang dikejar tinggal paddock dan grandstand-nya, masih ada waktu setelah lebaran dan kita harapkan di awal Juni kita bisa melihat balapannya,” tandasnya. (OL-12)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved