Headline
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Ekonomi RI tumbuh 5,39% pada triwulan IV 2025 dan tumbuh 5,11% secara kumulatif 2025.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKJEN PAN Eddy Soeparno melaporkan kuasa hukum Ade Armando, Muannas Alaidid atas dugaan pencemaran nama baik dan keterangan palsu ke Polda Metro Jaya, Senin (25/4). Laporan tersebut diterima Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dengan Nomor: LP/B/2107/IV/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA, 25 April 2022.
Muannas dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik dengan Pasal 27 ayat 3 UU ITE Jo Pasal 45 ayat 3 UU RI No.19 tahun 2016 atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 311 dan atau Pasal 315 KUHP.
"Saya hadir langsung di Polda Metro Jaya sebagai bentuk ketaatan pada hukum untuk menyampaikan laporan terhadap kuasa hukun Ade Armando yaitu Muannas Alaidid," kata Eddy, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (25/4).
Anggota DPR RI Dapil Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur ini menegaskan aspirasi konstituen melalui media sosial untuk mendukung penegakan hukum yang berkeadilan seharusnya tidak dibalas dengan penghinaan.
"Aspirasi konstituen untuk penegakan hukum seharusnya tidak direspon dengan penghinaan kepada pribadi seseorang, keluarganya dan bahkan institusi partai politik tempatnya bernaung," lanjutnya.
Baca juga: Kejati DKI Sita 1.835 Karton Minyak Goreng yang Akan Diekspor ke Hong Kong
Eddy percaya media sosial di era demokrasi ini memberi ruang untuk saling berbeda pendapat, berdebat dan berdiskusi.
"Media sosial harus menjadi ruang percakapan dan perdebatan yang sehat antar warga negara dan tidak boleh dirusak menjadi ajang perpecahan yang lebih dalam di antara kita," tutup Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Daulay menjelaskan terkait persangkaan pasal pemberi keterangan palsu. Pasal ini dipersangkakan kepada Muannas Alaidid terkait somasi yang diajukan Muannas kepada Eddy Soeparno.
Saleh menyebut Ade Armando memberi surat kuasa kepada Muannas Alaidid pada Senin, 11 April 2022. Sedangkan, pernyataan Eddy Soeparno yang kemudian dipermasalahkan terjadi keesokan harinya.
Saleh menyebut surat kuasa yang diberikan Ade Armando kepada Muannas Alaidid itu terkait kasus pengeroyokan. Bukan menyangkut kasus pencemaran nama baik. Sehingga, kata ia, Muannas telah melakukan pembohongan publik.
"Surat kuasa harus khusus spesifik. Kalau untuk pengeroyokan nggak bisa untuk pencemaran nama baik. Maka dugaan kami ada pemberian informasi salah kepada publik dan ada kebohongan publik terkait masalah Ade," pungkas Saleh
Sebelumnya, Eddy Soeparno mencuit di akun Twitternya pada Selasa (12/4) selang kejadian pengeroyokan terhadap Ade Armando. Namun, ia tak menyebut Ade Armando secara langsung. Ia mencuit, "Saya mendukung pengusutan dan tindakan hukum kepada pelaku kekerasan terhadap AA, tapi saya juga mendukung tindakan hukum yang tegas kepada mereka yang menistakan agama dan ulama, termasuk AA," tulis Eddy.
Kemudian Muannas membalas cuitan tersebut. "Sadis bener Sekjen PAN ini, memang ade armando penista agama ? Punya Bukti Putusan Pengadilan ? Jadi anda berani menuduh bahwa AA menista agama? Atau anda khilaf? Hapus sekarang juga tuduhan sadis ini. @DivHumas_Polri" tulisnya. (OL-4)
WAKIL Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menilai usulan pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah atau Pilkada lewat DPRD layak dipertimbangkan.
Keterbukaan PAN terhadap berbagai opsi pembenahan sistem pemilu bertujuan agar representasi masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik.
Ahmad Najib memberikan perhatian khusus pada pesatnya perkembangan teknologi informasi
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno menjelaskan soal nasib Eko Patrio dan Uya Kuya di DPR RI.
ANGGOTA DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, menyerukan kehati-hatian pemerintah dalam memberikan bantuan kepada Ponpes Al Khoziny yang baru-baru ini tertimpa musibah.
Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan mengatakan permintaan penghentian gaji itu disampaikan ke Sekretariat Jenderal DPR RI termasuk Kementerian Keuangan.
Rizki juga menjelaskan dalam narasinya terlapor menganggap bahwa NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis.
Para terlapor dipersangkakan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, khususnya Pasal 433 ayat 2 dan/atau Pasal 434 ayat 1 terkait pencemaran nama baik dan fitnah
Reynaldy tiba di Gedung Satreskrim Polres Subang sekitar pukul 14.00 WIB. Kehadirannya didampingi sejumlah kuasa hukum untuk memenuhi panggilan penyidik.
Kubu Lisa Mariana menegaskan tidak pernah mengemis perdamaian dengan Ridwan Kamil setelah selebgram itu ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik
Polisi panggil selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM) pada Senin (20/10) ini.
Lisa Mariana dipanggil sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved