Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
RATUSAN paket pekerjaan pada Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok yang dirancang akan diumumkan pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ditunda. Penundaan tender (lelang) paket proyek fisik itu karena harga material konstruksi mahal yang diakibatkan naiknya pajak pertambahan nilai (PPn).
Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kota Depok Arga Dharma Tubagus, mengatakan ratusan paket SDA Dinas PUPR belum bisa dilelangkan April 2022 ini akibat harga material konstruksi dipasaran saat ini sangat mahal yang diakibatkan adanya kenaikan PPN.
"Selama mengemban amanah jabatan ini, baru kali ini terjadi penundaan tender proyek, " ujarnya ketika dikonfirmasi Minggu (17/4)
Arga melanjutkan, nilai total paket proyek yang mengalami penundaan itu sebesar Rp67 miliar dengan jumlah paket sebanyak 470.
"Kalau paket SDA baru tahapan rancangan. Belum pengumuman di situs LPSE dan belum jadwal pembukaan penawaran harga, " katanya.
Dikatakan, penundaan itu dilakukan lantaran pihaknya ingin melakukan penyesuaian harga atau mengkaji setiap paket pekerjaan yang ada di bidang SDA.
"Saya mau mereviu desain dan dokumen yang ada lebih dahulu. Maka, saya menunda sementara semua produk SDA yang dirancang untuk ditayang. Saya tidak mau ada masalah di kemudian hari, " dalihnya.
Arga pun menegaskan, ia harus tahu seluk-beluk semua paket yang akan ditayangkan di situs LPSE. Karena, dirinya merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab.
Menurut dia, dirinya menghindari adanya pekerjaan SDA yang tidak sesuai, yang akhirnya mengakibatkan kualitas pekerjaan cepat rusak. "Saya tidak mau, baru beberapa bulan hasil pekerjaannya sudah rusak. Jelas ini merugikan kontraktor sendiri. Karena, kalau ada temuan nama mereka yang rusak," jelas Arga.
Dia menambahkan jika ada kontraktor yang menanyakan atas penundaan lelang paket tersebut, agar bersabar. Karena penundaan itu hanya bersifat sementara.
Sementara itu, Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi bidang SDA-DPUPR Kota Depok Bahtiar Ardiyansah, mengungkapkan akibat kenaikan PPN, harga bahan material melambung tinggi.
"Oleh sebab itulah, harga-harga lama disesuaikan dengan harga yang baru. Tentu, untuk penyesuaian harga ini membutuhkan waktu dan sumber daya manusia. Saat ini, kalkulasi penyesuaian harga, baru separuh jalan. Perkiraan saya sekitar Juni-lah pekerjaan SDA dimulai dan diumumkan di situs LPSE, " ujarnya (OL-13)
Baca Juga: Momen Paskah, Anies Harap Persatuan di Jakarta Makin Kuat
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memperpanjang keringanan atau insentif Pajak Pertambahan Nilai atau PPN untuk pembeli rumah susun ataupun tapak hingga 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) menyampaikan pandangan resmi terkait dampak tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap konsumsi masyarakat dan pertumbuhan industri nasional.
Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia perlu diturunkan ke level 9% agar lebih kompetitif di tingkat regional.
PEMERINTAH melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka kemungkinan pemerintah menurunkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) pada tahun depan.
Kemendikdasmen melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) menegaskan komitmen negara terhadap pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa serta sastra.
Hasil pemantauan ICW menunjukkan proyek bernilai triliunan rupiah ini sarat ketidaksesuaian dengan aturan dan berpotensi menimbulkan praktik korupsi.
KPK menduga dana yang disiapkan untuk menyuap mencapai Rp46 miliar
Tessa menerangkan dugaan korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek-proyek di Divisi Engineering, Procurement and Construction (EPC) PT PP tahun 2022-2023.
Dugaan rasuah ini terjadi pada 2022 sampai dengan 2023. KPK menyebut kasusnya berkaitan dengan kerugian negara.
Proyek LRT Jakarta Fase 1B dikerjakan dari dua sisi yakni dari zona Velodrome-Pramuka dan zona Manggarai-Pramuka.
Pemberlakuan rekayasa lalu lintas di sejumlah jalan termasuk Jalan MH Thamrin mulai 21 September 2024 hingga 28 Februari 2025.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved