Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
RATUSAN paket pekerjaan pada Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok yang dirancang akan diumumkan pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ditunda. Penundaan tender (lelang) paket proyek fisik itu karena harga material konstruksi mahal yang diakibatkan naiknya pajak pertambahan nilai (PPn).
Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kota Depok Arga Dharma Tubagus, mengatakan ratusan paket SDA Dinas PUPR belum bisa dilelangkan April 2022 ini akibat harga material konstruksi dipasaran saat ini sangat mahal yang diakibatkan adanya kenaikan PPN.
"Selama mengemban amanah jabatan ini, baru kali ini terjadi penundaan tender proyek, " ujarnya ketika dikonfirmasi Minggu (17/4)
Arga melanjutkan, nilai total paket proyek yang mengalami penundaan itu sebesar Rp67 miliar dengan jumlah paket sebanyak 470.
"Kalau paket SDA baru tahapan rancangan. Belum pengumuman di situs LPSE dan belum jadwal pembukaan penawaran harga, " katanya.
Dikatakan, penundaan itu dilakukan lantaran pihaknya ingin melakukan penyesuaian harga atau mengkaji setiap paket pekerjaan yang ada di bidang SDA.
"Saya mau mereviu desain dan dokumen yang ada lebih dahulu. Maka, saya menunda sementara semua produk SDA yang dirancang untuk ditayang. Saya tidak mau ada masalah di kemudian hari, " dalihnya.
Arga pun menegaskan, ia harus tahu seluk-beluk semua paket yang akan ditayangkan di situs LPSE. Karena, dirinya merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab.
Menurut dia, dirinya menghindari adanya pekerjaan SDA yang tidak sesuai, yang akhirnya mengakibatkan kualitas pekerjaan cepat rusak. "Saya tidak mau, baru beberapa bulan hasil pekerjaannya sudah rusak. Jelas ini merugikan kontraktor sendiri. Karena, kalau ada temuan nama mereka yang rusak," jelas Arga.
Dia menambahkan jika ada kontraktor yang menanyakan atas penundaan lelang paket tersebut, agar bersabar. Karena penundaan itu hanya bersifat sementara.
Sementara itu, Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi bidang SDA-DPUPR Kota Depok Bahtiar Ardiyansah, mengungkapkan akibat kenaikan PPN, harga bahan material melambung tinggi.
"Oleh sebab itulah, harga-harga lama disesuaikan dengan harga yang baru. Tentu, untuk penyesuaian harga ini membutuhkan waktu dan sumber daya manusia. Saat ini, kalkulasi penyesuaian harga, baru separuh jalan. Perkiraan saya sekitar Juni-lah pekerjaan SDA dimulai dan diumumkan di situs LPSE, " ujarnya (OL-13)
Baca Juga: Momen Paskah, Anies Harap Persatuan di Jakarta Makin Kuat
PPN atas kendaraan bermotor sedianya telah berlaku sejak tahun 2000, namun PMK anyar itu dibuat untuk menyederhanakan beberapa ketentuan.
Wakil Ketua Umum MUI, KH Marsudi Syuhud mengutarakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebanyak 12% tersebut sudah diatur oleh Undang-undang negara.
Kenaikan harga obat lantaran Pemerintah telah menaikan PPN sebesar 1%. Untuk kenaikannya pun bervariasi mulai dari 1-10% per item obat
BERBAGAI kasus yang terjadi di Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Pajak tidak mempengaruhi capaian target pajak di Jawa Barat (Jabar), khususnya di Jabar II.
REKTOR Universitas Gadjah Mada (UGM), Dwikorita, menyebut gejala korupsi di Indonesia sudah memasuki level siaga
Dalam perjalanan 4 tahun Proyek Adlight, berbagai capaian telah dirasakan dalam membantu industri LED menjadi tuan rumah di negeri sendiri
Pascakeluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan kasasi, PT Karya Citra Nusantara (KCN) melanjutkan proyek pembangunan Pelabuhan Marunda.
Meskipun Perda RDTR tersebut diatur untuk 2015-2035 namun tiap lima tahun sekali bisa dievaluasi. Tergantung kondisi perkembangan wilayah kota tersebut.
Lima orang karyawan proyek mengalami luka-luka terkena reruntuhan kerangka besi.
Pelaksanaan tender cenderung tertutup, menimbulkan praduga adanya kebocoran proyek pembangunan di Kota Depok.
KPK meminta Rommy dapat kooperatif dengan hadir kembali sesuai waktu yang ditentukan dalam surat panggilan. Karena hal ini merupakan kewajiban sebagai warga negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved