PENGAMAT tata kota, Nirwono Joga, meminta pemerintah pusat untuk mengevaluasi program normalisasi sungai di wilayah DKI Jakarta.
Mengingat, anggaran penanganan banjir Jakarta turut dialokasikan dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 sebesar Rp1,1 triliun. Namun, sebanyak Rp371 miliar belum digunakan.
“Pemerintah pusat harus mengevaluasi kinerja Pemprov DKI dalam penggunaan dana PEN untuk penanganan banjir. Jika dinilai tidak serius, pusat memotong atau menghentikan PEN kepada Pemprov DKI tahun ini,” ujar Nirwono kepada Media Indonesia, Jumat (4/3).
Baca juga: Pembangunan Polder di 9 Lokasi Kunci Kendalikan Banjir Jakarta
Pemprov DKI diberikan tenggat waktu untuk menghabiskan anggaran program PEN 2021 hingga akhir Maret 2021. Dalam hal ini, DKI juga harus menyampaikan penggunaan anggaran Rp371 miliar untuk penanganan banjir.
“Dengan tersisa Rp300 miliar, tidak banyak yang bisa dilakukan untuk penanganan banjir. DKI harus bisa mjelaskan akan digunakan apa dalam penanganan banjir. Misalnya, merevitalisasi 15 situ atau danau Rp20 miliar, atau membayar pembebasan lahan untuk pembenahan sungai," pungkas Nirwono.
Baca juga: Digugat Warga Soal Banjir, PDIP: Anies Harus Evaluasi
Dirinya pun meminta Pemprov DKI fokus pada upaya penanganan banjir. Seperti, membenahi 13 sungai lewat normalisasi untuk mengatasi banjir kiriman. Kemudian, merehabilitasi saluran air kota, hingga merestorasi kawasan pesisir agar tidak terjadi banjir rob.
Sebelumnya, Komisi D DPRD DKI mendorong Dinas Sumber Daya Air DKI untuk lebih serius melaksanakan program penanganan banjir. Pembebasan lahan juga perlu dilakukan, agar normalisasi sungai bisa terlaksana.
Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah menyebut anggaran PEN yang ada di Dinas SDA pada 2021, hanya terserap 66,74% atau Rp764,5 miliar dari total Rp1,1 triliun. “Terkait penyerapan pembelian lahan atau pembebasan lahan, lumayan rendah dan pakai anggaran PEN,” tutur Ida.(OL-11)
