Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KETUA Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, menilai usulan panitia khusus (Pansus) sumur resapan tidak urgen sama sekali. Pasalnya, sudah jelas bahwa manfaat dari sumur resapan yang dibangun Pemprov DKI Jakarta tidak maksimal.
"Kami fraksi PDI Perjuangan melihatnya Pansus sumur resapan tidak terlalu urgen untuk kita konsentrasi, karena pada dasarnya program itu manfaatnya tidak maksimal," ujar Gembong saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Kamis (16/12).
Gembong menambahkan, esensi dari Pansus adalah memperdalam sesuatu dari program atau kebijakan. Sementara program sumur resapan Pemprov DKI sudah diperdalam dan ditemukan tidak maksimal, sehingga anggaran di-nol-kan dalam APBD DKI tahun 2022.
"Kalau sumur resapan ini kan kita sudah tahu, pembahasan sudah dalam, apa yang mesti di-pansus-kan?," kata Gembong balik bertanya.
Gembong mengatakan, masyarakat Jakarta sudah tahu bahwa banyak penempatan sumur resapan yang tidak sesuai dan dikerjakan secara asal-asalan. Selain itu, lanjutnya, manfaat sumur resapan dalam rangka mengendalikan banjir kurang efektif.
"Itu kita sudah tahu semua. Apa yang mau kita perdalam? Lagi pula, tahun depankan anggaran sumur resapan sudah tidak ada dalam APBD 2022," ungkap Gembong.
Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengusulkan secara terbuka pembentukan Pansus sumur resapan. Fraksi PSI menerima banyak aduan masyarakat terkait pembangunan sumur yang bermasalah.
Baca Juga: PSI Usul Pansus Sumur Resapan, Gerindra: Cari Sensasi Aja
“Kami banyak menemukan dan menerima pengaduan tentang sumur resapan yang amburadul. Proyek ini ada merusak jalan, ada terbengkalai, hingga yang mengancam keselamatan pengguna jalan. Padahal anggarannya sebesar Rp411 miliar, tetapi hasilnya meresahkan warga,” ujar anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian, dalam keterangannya, Rabu (15/12).
Justin mengatakan, data pembangunan sumur resapan tidak terbuka. Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta menyembunyikan banyak masalah dalam pembangunan sumur resapan. Padahal, pihaknya sudah berkali-kali meminta data itu termasuk pada saat rapat di DPRD DKI.
“Kami terus meminta data pembangunan sumur resapan dibuka kepada publik, karena tahun ini titiknya sangat banyak. Saat Pemprov DKI tidak membuka data tersebut, kami jadi curiga ada yang ditutup-tutupi,” kritik Justin.
Pihaknya merasa yakin pembentukan pansus dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam pembangunan sumur resapan. Selain itu, pihaknya juga ingin memastikan program ini memberikan manfaat kepada warga Jakarta.
“Langkah ini harus kami ambil karena Pemprov DKI kurang terbuka. Kami harap fraksi-fraksi lain juga dapat mendukung langkah ini. Kami ingin pastikan warga Jakarta menerima manfaat dari dana sebesar Rp 411 miliar lebih ini,” ungkap Justin. (OL-13)
Baca Juga: PSI Usulkan Bentuk Pansus untuk Usut Dana Sumur Resapan ...
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung sikap UGM yang menolak memfasilitasi peluncuran buku Jokowi's White Paper di Hotel UGM.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar doa bersama jelang peringatan HUT ke-80 RI di GOR Bulungan.
KONGRES Ke-VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP mengukuhkan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.
PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), baru saja merampungkan kongres dalam waktu yang berdekatan.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto yang memberikan amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong.
PSI yang dahulu berlogo mawar dalam kepalan sebuah tangan mengganti gambarnya dengan gajah.
Demokrat, kata Herman, sebagai partai penyeimbang ketika Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) menjabat. Demokrat resmi gabung ke pemerintah di penghujung periode kedua Jokowi.
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030.
Titiek Soeharto ucapkan selamat atas terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP dalam Kongres VI di Bali.
Megawati Soekarnoputri kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDIP untuk periode 2025-2030 dalam Kongres ke-6 di Bali. Dukungannya solid dari Rakernas dan kongres.
Secara umum dia mengatakan bahwa Megawati ingin supaya partai berlambang kepala banteng itu tetap solid secara organisasi dengan memiliki frekuensi yang sama.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengenang sosok almarhum Kwik Kian Gie sebagai ekonom yang konsisten berpihak kepada rakyat dan tidak pernah lelah memperjuangkan kepentingan publik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved