Headline

Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.

Fokus

Pasukan Putih menyasar pasien dengan ketergantungan berat

Sarana Jaya Gelar FGD Inovasi Penyediaan Hunian Terjangkau Bagi Warga Jakarta

Mediaindonesia.com
30/11/2021 11:45
Sarana Jaya Gelar FGD Inovasi Penyediaan Hunian Terjangkau Bagi Warga Jakarta
Direktur Utama Sarana Jaya Agus Himawan.(Ist/Sarana Jaya)

PERUMDA Pembangunan Sarana Jaya menggelar kegiatan focus group discussion (FGD) inovasi penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Novotel, Jakarta Pusat, Senin, (29/11).

Tujuan diadakannya FGD tersebut dikarenakan Perumda Pembangunan Sarana Jaya mendapatkan penugasan terkait dengan penyediaan hunian bagi masyarakat berpengahsilan rendah yang dasarnya adalah program pembiayaan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan perumahan terjangkau yaitu Dp 0 Rupiah. 

Direktur Utama Sarana Jaya Agus Himawan mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan FGD tersebut.

Menurutnya, ada tiga hal yang harus digarisbawahi dalam penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Tiga hal tersebut diantaranya masalah skema pembiayaan, regulasi yang belum efektif dan masalah ketersediaan lahan.

"Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi pada dewan sarana jaya terkait dengan kegiatan FGD hari ini mengenai invasi penyediaan hunian terjangkau. Memang perlu dilakukan inovasi terkait masalah perumahan yang cukup besar di tingkat skala nasional yang lebih dari 10 juta," jelasnya.

"Kemudian di tingkat pemprov sendiri dan mungkin juga di tingkat nasional ada tiga yang perlu digarisbawahi terkait penyediaan ini, tentunya adalah masalah skema pembiayaan, regulasi yang belum efektif dan masalah ketersediaan lahan," ungkap Agus.

Founder and Director of Rujak Center for Urban Studies Marco Kusumawijaya selaku pembicara diskusi tersebut mengatakan perlu adanya terobosan baru dalam proses pengadaan hunian terjangkau bagi masyarakat. Menurutnya perlu adanya kerjasama antara Pemprov DKI dengan warga Jakarta.

"Saya rasa perlu terobosan, misalnya kita mengetahui tanah di jakarta 49% mungkin dimiliki oleh warga, mungkin kerjasamanya bukan dengan BUMN tapi dengan warga. Repot memang, tapi bukan tidak mungkin," tutur Marco. (RO/OL-09)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Deri Dahuri
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik