Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KETUA DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta wali kota untuk menjadi garda terdepan dalam pelayanan publik. Pihaknya pun berharap para wali kota di Jakarta tidak terpengaruh iming-iming dari pengembang.
"Saya ucapkan kepada wali kota yang baru saja dilantik, selamat bekerja. Pesan saya satu, jangan sampai jadi kacung pengembang," ujar Edi dalam keterangan resmi, Rabu (13/10).
Baca juga: DKI Siagakan 1.262 Lokasi Pengungsi untuk 105.804 jiwa
Pesan tersebut disampaikan Pras, sapaan akrabnya, ketika merespons pelatinkan dua wali kota oleh Gubernur DKI Anies Baswedan pada Rabu (13/10). Diketahui, Munjirin dilantik sebagai Wali Kota Jakarta Selatan dan Yani Wahyu Purwoko dilantik sebagai Wali Kota Jakarta Barat.
Menurutnya, dua kota administrasi tersebut memiliki persoalan yang hampir sama. Salah satunya, masalah kewajiban pengembang untuk menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum kepada Pemprov DKI Jakarta.
Baca juga: Lantik Pejabat Baru, Anies Minta Tuntaskan Target hingga 2022
Apalagi, sudah ada Perda DKI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum. Aturan itu juga diperkuat Pergub DKI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penyerahan Kewajiban dari Pemegang Izin dan Non-Izin.
"Itu aset yang bisa menjadi pendapatan daerah. Makanya, jabatan wali kota itu ujian. Mau membela warga atau pengusaha," tukas Pras.
Lebih lanjut, dia menyoroti persoalan aset di Pemprov DKI, yang kerap bermasalah. Serta, menjadi pembahasan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Ini yang harus diberesin. Pengembang besar-besar memang, tapi kita jangan takut, karena kita taat konstitusi,” katanya.(OL-11)
Ia menilai, peran DPRD terkait fungsi pengawasan kepada jajaran eksekutif kurang efektif. Pasalnya, saat ini penilaian hanya tertumpu pada penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan tersebut, Amsakar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha sebagai ajang mempererat solidaritas dan empati sosial.
Wesly mengutarakan, sektor pertanian di Kota Pematangsiantar memiliki luas lahan sawah 1.279 Ha, didukung sumber daya alam yang memadai, harus bisa dimanfaatkan secara optimal.
Wali Kota Palembang Ratu Dewa memastikan komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik dalam momentum 100 hari pertama masa kepemimpinannya.
DPRD Jakarta telah melakukan fit and proper test alias uji kelayakan dan kepatutan terhadap sejumlah calon wali kota, bupati, dan pejabat tinggi pratama.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto, dalam sambutannya, menekankan bahwa perbaikan tata pelayanan publik harus menjadi tujuan utama.
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memilih meninggalkan ruangan acara pelantikan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Didi Sukyadi.
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Mereka yang dilantik yakni Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung Hidayat Arsani dan Hellyana. Serta, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Jhon Tabo dan Ones Pahabol
Prabowo Subianto dijadwalkan untuk melantik langsung Gubernur Bangka Belitung (Babel) dan Gubernur Papua Pegunungan, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/4).
Diharapkan Polri semakin solid dalam menjalankan tugasnya menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Indonesia.
PEMKAB Lamongan, Jawa Timur, menyatakan tidak ada serah terima jabatan (sertijab) maupun perayaan pesta atas kemenangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Lamongan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved