Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KEPALA Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Abdul Salam mengatakan pihaknya akan memasukkan manusia silver ke panti sosial apabila tetap membandel setelah diberi teguran.
Ia mengatakan sejak Januari hingga September 2021 terdapat 29 manusia silver yang terjaring dalam kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sosial PMKS Jalanan di wilayah Jakarta Pusat. Ia mengatakan awalnya sejumlah manusia silver yang ditemui tidak langsung diangkut oleh petugas dan hanya diberi imbauan.
"Tempo lalu kita juga sudah menghalau manusia silver di lampu merah KPU Menteng. Ada tiga manusia silver yang kita imbau untuk jangan lagi melakukan kegiatan minta-minta di jalan, khususnya di lampu merah," kata Salam, di Jakarta, Jumat (1/10).
Ia mengatakan apabila manusia silver yang sebelumnya sudah mendapat teguran masih membandel, maka pihaknya akan memasukkan manusia silver tersebut ke panti sosial guna mendapat binaan.
Baca juga: Si Kerempeng
"Karena mayoritas usia remaja, mereka masuk ke Panti Sosial Bina Remaja (PSBR), ada di Tebet," kata Salam.
Salam mengatakan di PSBR nantinya manusia silver akan mendapat binaan keterampilan, seperti, servis AC, perbengkelan mobil-motor, jahit, dan las. Sebelum diberi pembinaan, ujar Salam, mereka akan menerima asesmen untuk mengidentifikasi di mana mereka akan ditempatkan.
Salam menyadari remaja tersebut menjadi manusia silver karena desakan dan kebutuhan ekonomi. Ia mengatakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib terlibat dalam penyelesaian masalah sosial tersebut. "Memberikan tindak lanjut. Biasanya ke dunia usaha yang sudah bekerja sama dengan panti," kata Salam.(OL-4)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Pengemis yang ditangkap di Gandaria, Jakarta Selatan, itu hanya persoalan sosial bukan penipu karena tidak ada pihak yang dirugikan
UNTUK mempererat tali persaudaraan antar perantau dari Kampung Durian Sei Belutu Sumatera Utara yang berdomisili di Jabodetabek, Komunitas Kampung Durian dikukuhkan.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan gelandangan dan pengemis di Jakarta merupakan warga musiman
KEPALA Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat Ngapuli Parangin-angin menduga maraknya tunawisma di Jakarta Pusat, karena terbuai janji Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Sebelumnya, manusia silver yang terjaring petugas hanya diberikan peringatan. Namun jika membandel, mereka akan dibawa ke panti sosial untuk dibina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved