Pemprov Klaim Dana Formula E dari Sponsor, PDIP: Hanya Angan-Angan

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengemukakan bahwa dana gelaran Formula E akan berasal dari sponsor. Hal itu diungkapkan Riza lantaran tidak ingin perhelatan Formula E berasal disokong dana dari Anggaran Pendapatan dan Daerah (APBD).

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, menuturkan bahwa keinginan mendapatkan dana dari sponsor untuk ajang Formula-E hanyalah angan-angan. “Perhitungan akan dilangsungkan hanya 2022-2024 bila atas negosiasi atau MoU baru menyalahi PP 12 2019, dan harus atas persetujuan DPRD. Semua persetujuan internasional harus melalui DPRD sebagaimana ditulis dalam UU 23 2014,” tutur Gilbert, Kamis (30/9).

Maka dari itu, lanjut Gilbert, seharusnya Pemerintah mengetahui hierarki perundang-undangan sesuai UU No. 30 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.  Pasalnya, jika di masa mendatang penggemar ajang balap mobil bertenaga listrik akan meningkat, Gilbert menyebut hal itu bukanlah tugas DKI Jakarta untuk menggunakan uang rakyat.

“Yang jelas DKI akan merugi dengan kondisi sekarang, apabila tetap dilaksanakan. Mundurnya BMW dan Audi tahun 2019/2020 harus dilihat dengan kacamata objektif bahwa FE tidak menjanjikan,” paparnya.

Seharusnya, kata Gilbert, tugas Pemprov adalah melakukan RPJMD dan menunaikan janji saat kampanye. "Sumpah jabatannya jelas menyebutkan hal tersebut. Hasil survei menyebutkan mayoritas masyarakat Jakarta tidak setuju Formula E,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Formula E tetap berjalan pada Juni 2022 dengan pendanaan dari pihak ketiga atau sponsor. "Penggunaan anggaran Formula E pada tahun-tahun berikutnya itu dapat menggunakan anggaran dari publik, masyarakat dari swasta atau dari sponsor,” tuturnya.

Dengan demikian, Pemprov DKI tak akan mengucurkan anggaran dari APBD lagi untuk menggelar balap mobil bertenaga listrik itu. Politisi Gerindra ini pun menghargai sikap PDIP yang ngotot menolak Formula E dihelat tahun depan, hingga tidak mengizinkan adanya penganggaran dalam APBD. Pasalnya, Ariza menilai hal ini merupakan hak dan kewenangan setiap anggota dewan di Parlemen Kebon Sirih. (OL-8)