Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Eneng Malianasari menyebut bahwa adanya gelaran Formula E tak akan menguntungkan bagi pelaku UMKM.
Hal itu diutarakan Eneng saat mengikuti rapat interpelasi Formula E di Gedung DPRD, Jakarta, Selasa (28/9).
"Kalau formula E jadi di sini, kira-kira siapa yang boleh jualan di sana pak? apakah starling-starling bisa jualan? gerobak mie ayam, batagor, siomay bandung bisa jualan di situ atau enggak?," ungkap Eneng, Selasa (28/9).
"Di sini harus dipikirkan keuntungannya untuk siapa, penyelenggara atau penontonnya juga siapa? kita ini enggak punya atlet formula E kita mau nonton siapa?," tambahnya.
Baca juga: Ketua DPRD DKI Dilaporkan ke Badan Kehormatan oleh Wakilnya
Yang kedua, Eneng juga menyayangkan pihak Jakpro yang dinilainya tak bisa berdiri tegak dan berkomitmen untuk menarik kembali commitment fee.
"Kami juga mempertanyakan analisis keuntungan formula E ini di mana. jelas kita melihat ada kerugian di Moskow, Montreal yang sudah rugi," ucapnya.
Di saat negara lain, kata Eneng, memilih untuk berhenti jadi tuan rumah, Jakarta malah memilih langkah untuk terus tancap gas.
"Karena kalau melihat nih, harga tiket yang sudah ada di negara sebelumnya, kisarannya Rp500 sampai dengan Rp700 ribu. Siapa yang akan membeli tiket dengan harga sekian? Untuk siapa dengan harga tiket tersebut?," pungkasnya. (OL-4)
Fraksi DPRD PDIP Kota Tangerang berencana melakukan hak interpelasi kepada Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin.
Ganjar mengajak partai koalisi pengusungnya di DPR serta koalisi pengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) menggulirkan hak angket atau interpelasi
KETUA PBHI Julius Ibrani menilai kondisi saat ini sudah memenuhi syarat untuk pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan lagi sekadar interpelasi atau hak angket.
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) berpotensi menggunakan hak interpelasi dalam menyikapi dugaan intervensi Presiden Joko Widodo terhadap kasus KTP elektronik.
Jika DPRD DKI Jakarta ingin melaksanakan Interpelasi, pelaksanaanya harus segera dilakukan. Ia mengimbau jangan sampai hak interpelasi hanya nampak sebagai omong kosong politik.
Ia beralasan digulirkannya kembali interpelasi itu untuk membuka transparansi pengelolaan anggaran APBD soal Formula E Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved