Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 2021-2026 yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, mendapat sorotan sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel. Pasalnya, RPJMD dinilai memiliki kelemahan yang mesti diperbaiki.
Anggota DPRD Tangsel dari Fraksi Gerindra-PAN Zulfa Sungki Setiawati menyoroti masalah penyederhanaan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Ia mengatakan hal ini terkait Raperda Susunan Organisasi Tata Kelola/Kerja (SOTK).
"Fraksi Gerinda-PAN menilai perlu adanya penyederhanaan struktur organisasi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan birokasi," kata Zulfa menjawab Media Indonesia, Rabu (15/9).
Ia mengatakan yang dimaksud dengan penyederhanaan birokrasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik itu mengacu kepada Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan birokrasi. "Itu harus diimplementasikan dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam penyusunan Raperda SOTK tersebut. Kami tidak melihat itu pada naskah akademik terkait Raperda SOTK," tegasnya.
Ia menambahkan, Raperda SOTK diantaranya membahas terkait nomenklatur perubahan penyesuaian nama OPD. Misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Arsip menjadi Dinas Ke-arsipan dan lain lain.
Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangsel Yanto berpendapat Pemkot Tangsel kurang mampu memetakan isu-isu strategis yang mestinya menjadi skala prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan. Ia mencontohkan banyak SOTK yang tumpang tindih.
Di sisi lain, usai Paripurna dengan DPRD Tangsel, Senin (13/9), Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengutarakan pihaknya terbuka menerima kritikan yang diutarakan DPRD Tangsel. "Kami sangat terbuka atas masukan berupa kritik dan saran dari kalangan dewan," ungkap Benyamin. (OL-15)
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Aksi tersebut merupakan perbuatan yang sangat zalim dengan melakukan pemerasan terhadap masyarakat miskin yang sedang mencari kerja.
Dana yang sudah disetor dalam Tabungan Pajak tidak bisa ditarik kembali karena sistem menahannya sebagai komitmen membayar pajak
Pemenang dianugerahi Tongkat Teratai dan Mahkota Teratai, sebagai simbol tanggung jawab dalam membawa nama Banten di ajang Nasional Duta Pariwisata Indonesia 2025.
Okta dikenal sebagai pribadi yang gigih dan pantang menyerah. Menurut ibunya, Okta telah beberapa kali mencoba mendaftar sebagai anggota TNI dan Polri.
GUBERNUR Banten Andra Soni memperpanjang waktu pembebasan pokok dan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) hingga 31 Oktober 2025.
Keluhan itu mereka sampaikan melalui Posko Pengaduan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tangerang yang dibuka sejak awal Juni 2025 lalu.
KOALISI Pemuda Mahasiswa Banten (KPMB) menyampaikan beberapa catatan terkait aksi tanam mangrove yang digelar di kawasan pesisir Tangerang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved