Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 2021-2026 yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, mendapat sorotan sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel. Pasalnya, RPJMD dinilai memiliki kelemahan yang mesti diperbaiki.
Anggota DPRD Tangsel dari Fraksi Gerindra-PAN Zulfa Sungki Setiawati menyoroti masalah penyederhanaan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Ia mengatakan hal ini terkait Raperda Susunan Organisasi Tata Kelola/Kerja (SOTK).
"Fraksi Gerinda-PAN menilai perlu adanya penyederhanaan struktur organisasi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan birokasi," kata Zulfa menjawab Media Indonesia, Rabu (15/9).
Ia mengatakan yang dimaksud dengan penyederhanaan birokrasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik itu mengacu kepada Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan birokrasi. "Itu harus diimplementasikan dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam penyusunan Raperda SOTK tersebut. Kami tidak melihat itu pada naskah akademik terkait Raperda SOTK," tegasnya.
Ia menambahkan, Raperda SOTK diantaranya membahas terkait nomenklatur perubahan penyesuaian nama OPD. Misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Arsip menjadi Dinas Ke-arsipan dan lain lain.
Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangsel Yanto berpendapat Pemkot Tangsel kurang mampu memetakan isu-isu strategis yang mestinya menjadi skala prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan. Ia mencontohkan banyak SOTK yang tumpang tindih.
Di sisi lain, usai Paripurna dengan DPRD Tangsel, Senin (13/9), Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengutarakan pihaknya terbuka menerima kritikan yang diutarakan DPRD Tangsel. "Kami sangat terbuka atas masukan berupa kritik dan saran dari kalangan dewan," ungkap Benyamin. (OL-15)
Sebuah kapal jenis SPOB (Self Propelled Oil Barge) dilaporkan menabrak salah satu pilar jembatan Mahakam I pada Minggu (8/3/2026) malam.
Kecelakaan yang melibatkan dua armada bus Transjakarta di jalur layang Koridor 13, ruas Swadarma arah Cipulir, pada Senin (23/2), mengakibatkan 23 penumpang mengalami luka ringan.
Polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti penting, mulai dari proyektil peluru hingga rekaman CCTV guna mengidentifikasi pelaku penembakan di rumah anggota DPRD Jateng.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Sinar Mas Land menyelenggarakan bazar minyak goreng dengan harga terjangkau bagi masyarakat di Banten dan Bogor
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan program Sekolah Gratis menjadi prioritas utama. Lebih dari 60 ribu siswa di 801 sekolah swasta telah merasakan manfaatnya.
Pada tahun 2025, RPJMD Provinsi Banten menetapkan delapan target dari sembilan indikator makro.
Diduga karena kurangnya kehati-hatian pengemudi, bus hilang kendali dan menabrak bagian belakang truk yang berada tepat di depannya.
Puncak HPN 2026 di Banten menegaskan pentingnya peran pers sebagai penjaga kualitas informasi di era digital dan AI.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved