RENCANA Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) 2021-2026 yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel, mendapat sorotan sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tangsel. Pasalnya, RPJMD dinilai memiliki kelemahan yang mesti diperbaiki.
Anggota DPRD Tangsel dari Fraksi Gerindra-PAN Zulfa Sungki Setiawati menyoroti masalah penyederhanaan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik. Ia mengatakan hal ini terkait Raperda Susunan Organisasi Tata Kelola/Kerja (SOTK).
"Fraksi Gerinda-PAN menilai perlu adanya penyederhanaan struktur organisasi sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan birokasi," kata Zulfa menjawab Media Indonesia, Rabu (15/9).
Ia mengatakan yang dimaksud dengan penyederhanaan birokrasi dalam rangka tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik itu mengacu kepada Permen PAN-RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyederhanaan birokrasi. "Itu harus diimplementasikan dijadikan sebagai salah satu dasar hukum dalam penyusunan Raperda SOTK tersebut. Kami tidak melihat itu pada naskah akademik terkait Raperda SOTK," tegasnya.
Ia menambahkan, Raperda SOTK diantaranya membahas terkait nomenklatur perubahan penyesuaian nama OPD. Misalnya Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Arsip menjadi Dinas Ke-arsipan dan lain lain.
Sebelumnya, anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Tangsel Yanto berpendapat Pemkot Tangsel kurang mampu memetakan isu-isu strategis yang mestinya menjadi skala prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan. Ia mencontohkan banyak SOTK yang tumpang tindih.
Di sisi lain, usai Paripurna dengan DPRD Tangsel, Senin (13/9), Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie mengutarakan pihaknya terbuka menerima kritikan yang diutarakan DPRD Tangsel. "Kami sangat terbuka atas masukan berupa kritik dan saran dari kalangan dewan," ungkap Benyamin. (OL-15)
