Hati-Hati Bebaskan Lahan untuk Normalisasi Sungai

DINAS Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta diminta berhati-hati dalam melakukan pembebasan lahan untuk kebijakan normalisasi sungai jangan sampai dimanfaatkan oknum tertentu untuk kepentingan pribadi dan kelompok.

Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza, itu tugas Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sementara, untuk pengerjaan normalisasinya akan dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

"Ya pembebasan lahan itu jadi tugas Pemprov, fisiknya dikerjakan PUPR. Begitu juga pembangunan waduk, situ, embung ada pembebasan lahan. Memang kami minta jajaran kami pemprov harus hati-hati," kata Ariza di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (15/9).

Seperti diketahui Gubernur DKI telah meminta agar pembebasan lahan di beberapa kelurahan yang berkaitan dengan normalisasi Kali Ciliwung dan Kali Pesanggrahan bisa tuntas tahun ini. Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Gubernur No 49 tahun 2021.

Sebelumnya, Ketua RW05 Kelurahan Pondok Pinang Mukhlis mengatakan, warga yang lahan maupun bangunan rumahnya terkena pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Pesanggrahan resah karena mulai banyak makelar yang berkeliaran. Makelar itu ingin membeli lahan milik warga lebih awal dan menawar dengan harga lebih murah untuk kemudian mendapatkan untung karena lahan tersebut selanjutnya akan dibebaskan oleh Pemprov DKI dengan harga tinggi.

Wilayah Kelurahan Pondok Pinang masuk ke dalam daftar prioritas pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Pesanggrahan dalam Ingub No 49 tahun 2021. (OL-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Baharman