Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
WARGA di RW05 Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan resah menanti kepastian pembebasan lahan untuk kepentingan normalisasi Kali Pesanggrahan. Wilayah RW tersebut rentan terendam banjir jika debit air Kali Pesanggrahan meninggi baik karena hujan lebat maupun air kiriman dari hulu.
Ketinggian banjir bervariasi dari mulai 2 meter hingga 50cm. Sebab, wilayah RW05 Kelurahan Pondok Pinang berada di wilayah cekungan dab langsung berbatasan dengan Kali Pesanggrahan.
Padahal dalam Instruksi Gubernur no 49 tahun 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Pondok Pinang menjadi salah satu yang program prioritas yang harus selesai bulan depan.
"Belum ada info lagi soal pembebasan lahan normalisasi kali di RW 05 Pondok Pinang," kata Ketua RW05 Mukhlis saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (15/9).
Padahal dari hasil pengukuran yang pernah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Mukhlis mengatakan, ada sekurangnya 80 rumah warga di bantaran Kali Pesanggrahan di RW05 yang akan terkena pembebasan lahan
Baca juga : Jakarta & Berlin Luncurkan Program Designers Lab untuk Bangun Ekosistem Startup
Keresahan warga ini wajar karena mulai ada makelar-makelar tanah yang berkeliaran untuk menghasut warga agar mau menjual lahannya lebih awal untuk kemudian dijual kepada Pemprov DKI ketika proses pembebasan lahan resmi dimulai.
"Iya sih. Mereka ada. Warga sih inginnya segera ada kejelasan dari Pemprov DKI," ujarnya.
Hal yang sama terjadi di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kelurahan tersebut kerap terendam banjir saat musim hujan tiba. Namun, Lurah Kampung Melayu, Setiyawan menyebutkan belum ada kejelasan mengenai kebijakan normalisasi Kali Ciliwung di wilayahnya.
"Sejauh ini belum ada info," terangnya.
Meskipun tidak termasuk wilayah yang diprioritaskan untuk dilakukan normalisasi pada Ingub 49/2021 wilayah tersebut memerlukan penanganan agar tidak terjadi banjir setiap tahun. Sejauh ini, Setiyawan pun rutin mengajak warga untuk kerja bakti membersihkan lingkungan dan saluran untuk mencegah banjir.
"Ya kita kerja bakti bersama-sama warga untuk mencegah banjir. Untuk normalisasi masih menunggu kebijakan Pemprov DKI," pungkasnya. (OL-2)
Kerja sama ini mencakup pembangunan infrastruktur di berbagai bidang, seperti transportasi publik, penyediaan air bersih, dan pengelolaan sampah di TPST Bantargebang.
Kepala Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Murni Luciana Naibaho mengungkapkan, ratusan tokoh masyarakat dari tiga kelurahan yang dikukuhkan sebagai agen perubahan.
Saat ini petugas sedang berupaya menangani banjir kiriman yang terjadi di 51 Rukun Tetangga (RT) di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur dengan mengoperasikan sejumlah pompa air.
Narasi sejarah Jakarta selama ini terlalu menonjolkan peran lokal dan mengabaikan kontribusi daerah lain.
Kader Dasawisma telah bekerja secara nyata sebagai pasukan terdepan dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).
Justru Bandung, Jawa Barat, yang menempati posisi pertama sebagai kota termacet di dunia versi perusahaan teknologi geolokasi global.
Beberapa titik sudah mulai dilakukan normalisasi. Meski sifatnya masih dalam rangka penanganan darurat, tetapi spek teknisnya sudah mulai mengarah pada standar normalisasi.
NORMALISASI Sungai Cidawolong yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bandung, Jawa Barat (Jabar), yang terletak di Kecamatan Majalaya, telah menunjukan hasil.
"Normalisasi Sungai Cidawolong baru berlangsung 14 hari. Hujan deras selama 5 hari berturut-turut ternyata tidak menyebabkan sungai meluap dan tidak ada banjir di wilayah Majalaya,"
Solusi jangka panjang rob adalah membuat giant sea wall yang saat ini sudah masuk proyek strategis nasional (PSN). Namun diperkirakan itu selesai tahun 2027
Gubernur Jawa Timur menyebutkan normalisasi sungai di Jombang dilakukan untuk mengembalikan daya tampung air.
Pemkot Cirebon juga akan melakukan penataan pedagang kaki lima (PKL) yang bangunannya berjejer di sepanjang bantaran sungai.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved