Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA di RW05 Kelurahan Pondok Pinang, Jakarta Selatan resah menanti kepastian pembebasan lahan untuk kepentingan normalisasi Kali Pesanggrahan. Wilayah RW tersebut rentan terendam banjir jika debit air Kali Pesanggrahan meninggi baik karena hujan lebat maupun air kiriman dari hulu.
Ketinggian banjir bervariasi dari mulai 2 meter hingga 50cm. Sebab, wilayah RW05 Kelurahan Pondok Pinang berada di wilayah cekungan dab langsung berbatasan dengan Kali Pesanggrahan.
Padahal dalam Instruksi Gubernur no 49 tahun 2021, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Pesanggrahan di Kelurahan Pondok Pinang menjadi salah satu yang program prioritas yang harus selesai bulan depan.
"Belum ada info lagi soal pembebasan lahan normalisasi kali di RW 05 Pondok Pinang," kata Ketua RW05 Mukhlis saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (15/9).
Padahal dari hasil pengukuran yang pernah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, Mukhlis mengatakan, ada sekurangnya 80 rumah warga di bantaran Kali Pesanggrahan di RW05 yang akan terkena pembebasan lahan
Baca juga : Jakarta & Berlin Luncurkan Program Designers Lab untuk Bangun Ekosistem Startup
Keresahan warga ini wajar karena mulai ada makelar-makelar tanah yang berkeliaran untuk menghasut warga agar mau menjual lahannya lebih awal untuk kemudian dijual kepada Pemprov DKI ketika proses pembebasan lahan resmi dimulai.
"Iya sih. Mereka ada. Warga sih inginnya segera ada kejelasan dari Pemprov DKI," ujarnya.
Hal yang sama terjadi di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kelurahan tersebut kerap terendam banjir saat musim hujan tiba. Namun, Lurah Kampung Melayu, Setiyawan menyebutkan belum ada kejelasan mengenai kebijakan normalisasi Kali Ciliwung di wilayahnya.
"Sejauh ini belum ada info," terangnya.
Meskipun tidak termasuk wilayah yang diprioritaskan untuk dilakukan normalisasi pada Ingub 49/2021 wilayah tersebut memerlukan penanganan agar tidak terjadi banjir setiap tahun. Sejauh ini, Setiyawan pun rutin mengajak warga untuk kerja bakti membersihkan lingkungan dan saluran untuk mencegah banjir.
"Ya kita kerja bakti bersama-sama warga untuk mencegah banjir. Untuk normalisasi masih menunggu kebijakan Pemprov DKI," pungkasnya. (OL-2)
PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo,dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ratas di istana
Banjir dengan ketinggian air hingga 60 cm membuat kolong tersebut tidak dapat dilalui kendaraan.
Meski terjadi kenaikan harga cabai merah kriting, namun Pramono berupaya agar harga bahan pokok tersebut bisa tetap terjaga.
Dalam jangka panjang, paparan terus-menerus dapat memicu penyakit kronis hingga mematikan.
Program SSG merupakan solusi nyata bagi sekolah yang mayoritas siswanya berasal dari keluarga prasejahtera.
Kebijakan yang terlampau restriktif dapat mengganggu ekosistem bisnis yang melibatkan banyak pihak, termasuk sektor UMKM.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memfokuskan upaya pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul dan sabo dam.
Upaya normalisasi sungai dinilai belum berjalan maksimal sehingga ancaman luapan air masih terus menghantui permukiman warga di Tapanuli Tengah, terutama saat curah hujan tinggi.
PEMERINTAH Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSA) terus memacu proyek normalisasi sungai di berbagai titik strategis.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan BPBD Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), besok (27/1), BMKG memprediksi akan terjadi hujan lebat di DKI Jakarta, Selasa (27/1).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, sebanyak 200 ekskavator telah dikerahkan untuk pengerukan. Sebab, Jakarta diprediksi masih akan diguyur hujan lebat.
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan proyek normalisasi tiga sungai akan dimulai tahun ini menyusul terjadinya banjir hebat di Jakarta beberapa hari terakhir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved