Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN RI Joko Widodo hari ini atau Senin (23/8) meresmikan enam ruas jalan tol dalam kota atau tol layang dalam kota Jakarta segmen Kelapa Gading - Pulo Gebang sepanjang 9,3 kilometer (Km).
Ruas jalan tol tersebut melengkapi jalan tol metropolitan Jabodetabek dan merupakan bagian dari jalan tol lingkar dalam dan lingkar luar Jakarta atau Jakarta Outer Ring Road (JORR).
Presiden Joko Widodo berharap kecepatan distribusi logistik akan semakin baik dan daya saing komoditas-komoditas juga diharapkan semakin baik. Pasalnya, jalan tol tersebut mendukung keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Marunda dan Pelabuhan Tanjung Priok.
“Sehingga akan memperkuat, meningkatkan daya saing kita, dan juga utamanya mobilitas orang di Jakarta akan makin baik, mobilitas barang antara Kota Jakarta dengan sekitarnya juga akan makin baik,” kata Presiden.
Dalam pembangunan Jalan Tol Kelapa Gading - Pulo Gebang tersebut, KPPIP (Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas) yang diketuai Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah mendukung proses pembangunan infrastruktur di Ibukota Negara tersebut.
“KPPIP memberikan dukungan penuh dengan melakukan prioritasi anggaran pengadaan tanah serta debottlenecking permasalahan,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo.
Jalan Tol ini dibangun untuk menunjang konektivitas antar Pelabuhan Tanjung Priok dari KEK Marunda, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik dan memperlancar kegiatan ekspor.
Sebagaimana dilansir kppip.go.id, pembangunan Jalan Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang menggunakan skema pembiayaan bauran, baik antara kementerian dengan BUMN maupun antara kementerian dan BUMN dengan pihak swasta atau Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Pemerintah merencanakan pembangunan 6 ruas jalan tol dalam kota Jakarta sepanjang 69,78 Km.
Pembangunan jalan tol tersebut dibagi menjadi 3 tahapan. Pada tahap pertama mencakup segmen Kelapa Gading - Pulo Gebang sepanjang 9,3 Km serta Kelapa Gading - Semanan sepanjang 20,38 Km.
Pada peresmian tersebut Presiden didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Komisaris Utama PT Jakarta Tollroad Development Trisno Muljadi. (RO/OL-09)
Pengembangan kota mandiri baru di koridor utara-timur Jakarta memasuki tahun keempat dengan hunian, area komersial, sekolah, serta rencana CBD dan infrastruktur modern.
Sepinya pasar rakyat di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh maraknya perdagangan daring, melainkan buruknya infrastruktur dan lemahnya sistem pengelolaan pasar.
Pertumbuhan infrastruktur yang pesat, ditambah dengan ekspansi kawasan industri, semakin mempertegas prospek Cibarusah sebagai pusat investasi yang menjanjikan.
Anwar-Reny mencatat capaian program BERANI di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, mulai dari 23.568 beasiswa hingga layanan kesehatan bagi 135.084 warga.
KPK mengagendakan ulang pemeriksaan mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 2-6 Maret 2026 terkait dugaan korupsi proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api.
Permintaan terhadap rumah berkonsep premium di wilayah penyangga Jakarta terus meningkat, terutama di kawasan dengan akses dan infrastruktur yang berkembang pesat.
Menurut dia, kreativitas warga tidak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran semata, melainkan potensi kolaborasi.
Namun demikian, Pramono menegaskan bahwa pembangunan zebra cross tidak dapat dilakukan secara sembarangan.
Layanan pelaporan pendatang sebenarnya telah dibuka sejak 25 Maret 2026 di seluruh titik layanan Dukcapil, mulai dari tingkat Suku Dinas, kecamatan, hingga kelurahan.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengembangkan fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan perpustakaan daerah.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved