Syahganda Nainggolan Dibebaskan dari Rutan Bareskrim Polri

Eratex Djaja Bantah Ada PKPU, Sebut Tagihan Rp1,49 tak Benar

PT Eratex Djaja Tbk, produsen tekstil yang memasok untuk merek global seperti Uniqlo dan H&M, membantah kabar yang menyebut perusahaan tengah menghadapi permohonan PKPU

Ancaman Disinformasi Bisa Hambat Realisasi Investasi

Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara ini memaparkan hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana jadi contoh nyata disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik.

Jaksa Agung Respons Santai Soal Kabar Hoaks yang Sebut Dirinya akan Diganti

Burhanuddin menganggap hoaks itu sebagai isu miring biasa. Saat ini, Jaksa Agung tetap bekerja memberikan arahan kepada bawahannya.

Masyarakat Diimbau Waspadai Informasi Palsu Penawaran Pinjaman secara Online

Masyarakat diimbau agar selalu melakukan double cross check dan tidak mudah mengklik link yang mencurigakan.

UU ITE: MK Putuskan Sebar Hoaks Dapat Dipidana jika Menimbulkan Kerusuhan di Ruang Fisik

MK memutuskan tindakan penyebaran informasi atau dokumen elektronik yang memuat pemberitahuan bohong atau hoaks dapat dipidana jika menimbulkan kerusuhan di ruang fisik. UU ITE

Normalisasi Nyeri Haid dan PMB karena Adanya Stigma dan Hoaks

Perempuan di Indonesia masih merasa malu atau enggan membicarakan topik seputar menstruasi atau gangguan reproduksi yang berakibat pada kesehatan di masa mendatang.

Sowan ke Museum Rudana, Ibas Singgung UU Kebudayaan

WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.

Omnibus Law: Memahami Kebijakan Ekonomi Terbaru

Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!

Pengamat Sebut Rancangan UU Pemilu  Rawan Diakali Gunakan Model Omnibus Law

DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.

Ambang Batas Pencalonan Presiden 0 Bisa Hapus Parlementary Threshold

Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.

Pembahasan Omnibus Law UU Politik Bakal Mengacu Pada Putusan MK

Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.

DPR Siapkan Dua Skenario Pembahasan Revisi Omnibus Law Politik

Saat ini anggota DPR RI masih menjalani masa reses. Setelah reses berakhir, Rifqi memastikan pihaknya bakal melakukan rapat dengan pimpinan DPR RI.

Bianglala Astacita

Dugaan Korupsi Importasi Gula: Kegagalan Auditor Membuktikan Kerugian Keuangan Negara

Swajayakan Bahasa Indonesia

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia