Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMPROV DKI Jakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut terhadap laporan pertanggungjawaban APBD pada 2017-2020.
Namun, hal itu bukan berarti laporan keuangan Pemprov DKI atas pengelolaan anggaran tidak memiliki cela. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pemborosan dalam pengadaan alat rapid test covid-19 di Dinas Kesehatan DKI pada tahun lalu.
Baca juga: Soal Pemborosan Dana Rapid Test Rp1,19 Miliar, DPRD: Lihat Dulu Konteksnya
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut terhadap setiap penilaian dan catatan dari BPK, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi.
"Jadi kalau ada pemeriksaan temuan BPK, itu sudah menjadi tugas dari BPK dan tugas kami Pemprov DKI, untuk mengklarifikasi dan menjelaskan semua," jelas Ariza, sapaan akrabnya, di Balai Kota, Kamis (5/8).
Pihaknya juga terus berupaya melakukan pengelolaan APBD DKI dengan cermat. Serta, mencatatkan pengelolaan anggaran dengan baik dan tepat, agar terlihat pemanfaatan yang efektif dan efisien.
Baca juga: BPK DKI Temukan Pemborosan dalam Pengadaan Alat Rapid Test Pemprov DKI
Upaya itu untuk memberikan manfaat anggaran daerah bagi masyarakat. Berikut, mempertahankan prestasi Pemprov DKI yang mendapatkan opini WTP dalam beberapa tahun terakhir.
"WTP ini prestasi yang baik. Bagi DKI Jakarta, WTP sesuatu yang harus didapatkan, karena itu bagian dari pengelolaan keuangan yang independen, transparan dan akuntabel," pungkas Ariza.(OL-11)
Prof Noor mengatakan Baznas memiliki target pengumpulan pada 2022 sebesar Rp26 triliun.
WTP merupakan opini audit yang diterbitkan BPK jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
Yuan menjelaskan pihaknya meminta kepada Pemprov DKI bisa menyerahkan laporan keuangan tahun anggaran 2018 tepat waktu sesuai kesepakatan sebelumnya yakni pada 15 Maret mendatang.
Pentingnya mempertahankan WTP, lanjut Anies, akan berpengaruh pada Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pada seluruh jajaran.
Data kerugian uang negara dari kasus Jiwasraya dan Asabri tersebut paling lambat akan tuntas di akhir bulan Februari.
LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemprov DKI Jakarta 2019 tersebut dibacakan langsung oleh Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Bahrullah Akbar di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/6).
APBD Jawa Barat 2024 akan difokuskan pada pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
Pemkot dan DPRD Kota Bandung berhasil enyelesaikan rancangan APBD sebelum batas waktu yang ditentukan.
Dana CSR sebagai kewajiban moral perusahaan sangat membantu pembangunan di Jabar. Sebab dana APBD tidak akan bisa mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat.
Nilai APBD Kota Sukabumi masih di kisaran Rp1,2 triliun. Hampir sebagian besar anggaran itu digunakan menggaji pegawai.
Dia mengaku sangat mendukung kerja penuntasan kasus stunting. Karena itu, tahun ini dikucurkan dana Rp200 miliar, yang tersimpan di sejumlah dinas terkait.
Solusi defisit keuangan atau tunggakan iuran BPJS Kesehatan di Sulteng bisa dengan cara mengajukan klaim kepada pemerintah provinsi untuk pelaksanaan pembiayaan kesehatan publik.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved