Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PEMPROV DKI Jakarta mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut terhadap laporan pertanggungjawaban APBD pada 2017-2020.
Namun, hal itu bukan berarti laporan keuangan Pemprov DKI atas pengelolaan anggaran tidak memiliki cela. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya pemborosan dalam pengadaan alat rapid test covid-19 di Dinas Kesehatan DKI pada tahun lalu.
Baca juga: Soal Pemborosan Dana Rapid Test Rp1,19 Miliar, DPRD: Lihat Dulu Konteksnya
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut terhadap setiap penilaian dan catatan dari BPK, pemerintah daerah diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi.
"Jadi kalau ada pemeriksaan temuan BPK, itu sudah menjadi tugas dari BPK dan tugas kami Pemprov DKI, untuk mengklarifikasi dan menjelaskan semua," jelas Ariza, sapaan akrabnya, di Balai Kota, Kamis (5/8).
Pihaknya juga terus berupaya melakukan pengelolaan APBD DKI dengan cermat. Serta, mencatatkan pengelolaan anggaran dengan baik dan tepat, agar terlihat pemanfaatan yang efektif dan efisien.
Baca juga: BPK DKI Temukan Pemborosan dalam Pengadaan Alat Rapid Test Pemprov DKI
Upaya itu untuk memberikan manfaat anggaran daerah bagi masyarakat. Berikut, mempertahankan prestasi Pemprov DKI yang mendapatkan opini WTP dalam beberapa tahun terakhir.
"WTP ini prestasi yang baik. Bagi DKI Jakarta, WTP sesuatu yang harus didapatkan, karena itu bagian dari pengelolaan keuangan yang independen, transparan dan akuntabel," pungkas Ariza.(OL-11)
Pemerintah Kota Denpasar wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI setelah Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta melakukan audit investigasi terkait pengadaan private jet, penyewaan apartemen, serta mobil dinas yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
PT Timah memastikan membuka diri terhadap proses audit dan evaluasi dari lembaga berwenang, termasuk yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Bupati Bekasi menyampaikan bahwa keberhasilan meraih opini WTP merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) baru akan menelusuri kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan Pertamina.
Setiap rupiah anggaran harus bisa dipertanggung jawabkan dan tidak ada pemborosan atau program belanja simbolik hasil copy-paste yang tidak menyentuh masyarakat.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
Agar Pemprov DKI mencari sumber-sumber pendanaan lainnya, seperti mendapatkan sponsor atau melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam meningkatkan investasi di provinsi yang dipimpinnya
PEMERINTAH tengah berproses untuk menghentikan praktik open dumping di 343 TPA di seluruh Indonesia. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol menyebutkan penutupan ini akan dilakukan bertahap
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved