Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendorong jajarannya dan pemerintah daerah untuk memperluas akselerasi vaksinasi massal.
Hal itu diungkapkan Listyo dalam keterangan persnya usai meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi massal di Gedung Graha Widya Wisuda (GWW) Kampus IPB University, Dramaga, Selasa (3/8).
"Memang masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi untuk divaksin. Kami siap mensuport bekerjasama dengan pemerintah daerah,"kata Kapolri.
Beberapa waktu lalu, lanjut Kapolri, pihaknya pernah menyerukan dan mengajak seluruh elemen, seperti OKP (organisasi kemasyarakatan pemuda), ormas (organisasi masyarakat), termasuk aliansi BEM (badan eksekutif mahasiswa), universitas- universitas untuk bergerak bersama.
"Kita akan terus membuka ruang kerjasama. Karena itu yang harus kita lakukan, bersinergi untuk percepatan terhadap vaksinasi yang saat ini jadi program pemerintah,"ungkapnya.
Dia mencontohkan Kabupaten Bogor untuk segera dilakukan gerakan-gerakan percepatan. Sebagai wilayah penyangga Ibu Kota, kata dia, Kabupaten Bogor khususnya untuk segera digarap karena angka capaian vaksinasinya masih di angka 16 persen.
"Kabupaten Bogor sebagai penyangga Ibu Kota sangat penting untuk segera digarap. Butuh akselerasi. Kita harapkan dengan memanfaatkan hari kemerdekaan ini akseleresasi percepatan vaksinasi bisa dilaksanakan,"katanya.
Baca juga : Lansia dan Remaja Paling Sedikit Terima Vaksin Covid-19
Dia pun memberikan pencerahan bahwa saat ini vaksinasi bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia melakukannya. Vaksinasi juga, lanjutnya, untuk meningkatkan imunitas kekebalan tubuh dari covif-19.
"Bagi masyarakat yang saat ini masih takut, masih ragu pada kesempatan ini saya imbau. Vaksinasi juga untuk meningkatkan imunitas kekebelan tubuh dari covid. Oleh karena itu jangan ragu-ragu semua negara juga melaksanakan itu. Jadi bagi kita, warga kita yang masih ragu- ragu, ayo vaksin, ini untuk keselamatan kita bersama,"ungkapnya.
Kemudian yang tidak kalah penting, katanya, selain vaksinasi juga menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Menurutnya, itu juga menjadi bagian strategi yang tepat, dengan menggunakan masker salah satunya.
"Kita akan lebih aman baik dari potensi menulari atau potensi tertular. Demikian juga kegiatan-kegiatan lain yang saat ini diberlakukan pemerintah, dengan level 1 dan level 4. Itu semua dilakukan untuk menjaga agar laju pertumbuhan covid bisa kita cegah," tuturnya.
Listyo optimistis dengan menjaga protokol kesehatan bersama-sama, penerapan PPKM bisa dilonggarkan dan aktivitas ekonomi bisa kembali dijalankan.
"Kalau itu juga ditingkatkan ke wilayah tentunya akan memiliki kesempatan dan bisa mengembalikan pertumbuhan ekonomi yang kemarin sempat terganggu bisa meningkat. Kita bisa kembalikan kondisi seperti 1, 5 tahun yang lalu,"pungkasnya.
Vaksinasi massal yang digelar Polri berkolaborasi dengan IPB University itu menyasar sebanyaknya 5.000 orang.
"Total kapasitas vaksinnya untuk 10.000. Hari ini 5 ribudan nanti akan dilanjutkan untuk 5 ribu lagi. Sasarannya mahasiswa, keluarga dosen dan masyarakat lingkar kampus yang ada di Darmaga,"kata Rektor IPB University Arif Satria. (OL-7)
Menurut Fauzan, wacana pembentukan kementerian khusus yang membawahi kepolisian justru berisiko menambah kerumitan birokrasi.
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Data yang dikumpulkan dari lebih dari 1,2 juta kehamilan, menunjukkan bahwa vaksinasi covid-19 memberikan manfaat bagi perempuan hamil.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) dalam Surat Edaran mengenai kewaspadaan lonjakan covid-19 menyebut varian dominan yang beredar di Indonesia adalah MB.1.1.
DIREKTUR Pascasarjana Universitas YARSI dan professor di Griffith University, Tjandra Yoga Aditama, menanggapi perihal melonjaknya kasus covid-19 di Asia Tenggara seperti Thailand.
Sebanyak lebih dari 7 juta lansia sudah menerima vaksin covid-19 dosis ketiga atau booster hingga Minggu (7/1).
BIAYA vaksin covid-19 berbayar diatur di masing-masing fasilitas kesehatan. Kebijakan biaya mandiri vaksin covid-19 sama seperti aturan biaya vaksin influenza atau HPV.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati memandang belum saatnya menerapkan kebijakan Covid-19 berbayar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved