ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anthony Winza mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka rincian anggaran penanganan Covid-19 tahun 2020 dari dana Belanja Tak Terduga (BTT) hasil refocusing sebesar Rp5,52 triliun.
Hal tersebut diungkapkan Anthony dalam pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.
Ia mengatakan pada realisasinya, Pemprov DKI Jakarta telah menghabiskan Rp918 miliar untuk sektor kesehatan dan Rp3,78 triliun untuk jaring pengaman sosial. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai detail alokasi dan penggunaan dana BTT tersebut.
“Fungsi pengawasan DPRD tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk mengawasi apakah penggunaan dana tersebut sudah tepat sasaran,” ujar Anthony, melalui keterangannya, Senin (2/8).
Anthony menyoroti alokasi dana BTT untuk kesehatan karena kapasitas Labkesda masih belum banyak peningkatan dari tahun lalu. Saat ini, Labkesda hanya mampu memenuhu 30% kebutuhan testing harian dan positivity rate pekan ini masih di atas 15%, padahal standar positivity rate WHO berada di angka 5%.
“Hal ini menjadi bukti bahwa belum ada fokus penganggaran BTT pada program peningkatan kapasitas Labkesda yang berpotensi memperlambat kegiatan tracing di Puskesmas,” kata Anthony.
Selain itu, ia menilai Pemprov DKI juga belum berupaya untuk memperkuat sumber daya Puskesmas untuk melakukan tes massal dan pelacakan kasus dengan menambah jumlah tenaga tracer. Maka dari itu, pihaknya meminta Pemprov DKI memberikan informasi detail mengenai alokasi anggaran hingga level kegiatan.
"Agar kami dapat menjalankan fungsi pengawasan anggaran dengan baik," pungkasnya. (OL-8)
