Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
LEBIH seratus jabatan eselon II, III, IV di jajaran Pemerintah Kota (Pemko) Depok sudah lebih dari setahun kosong dan jabatabn tersebut hanya di jabat pelaksana tugas (Plt).
Kepala Keasistenan Riksa 6 Ombudsman Republik Indonesia bidang kepegawaian, Ahmad Sobirin mengatakan, Wali Kota Depok Mohamad Idris harus segera melakukan pengisian jabatan kosong karena berakibat kurang geregetnya kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
" Di Kota Depok banyak posisi kosong membuat SKPD tak maksimal saat harus melaksanakan program-program kerjanya, " ujar Sobirin, Minggu (1/8).
Memberikan contoh, Sobirin mengatakan kuartal II 2021 serapan anggaran Kota Depok baru terserap 30 persen dari Rp3,8 triliun. Padahal, idealnya di kuartal II, anggaran itu harus terserap hingga 50-70 persen.
Dari total belanja langsung sebesar Rp3,8 trilun, baru terserap 30 persen atau sekitar Rp1,140 triliun.
" Artinya, masih Rp2.660 triliun lagi yang belum terserap untuk pembangunan infrastruktur, ini baru satu contoh, " ucapnya.
Maka itu, tegas dia Idris selaku kepala daerah di Kota Depok supaya segera melakukan rotasi dan mutasi pejabat karena berakibat kurang optmalnya kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
Baca juga : Viral, Warga Tangerang Berebut Nomor Antrean Vaksinasi Covid-19
Menjawab Sobirin, Sekretaris Daerah Kota Depok yang baru, Supian Suri mengatakan Pemerintah Kota (Pemko) Depok akan segera melakukan pengisian jabatan yang masih kosong. Targetnya, pengisian jabatan menunggu petunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Supian menuturkan pengisian jabatan kosong tidak sampai akhir tahun 2021.
Ia mengakui, proses pengisian jabatan eselon II,III, IV mendesak karena banyak kosong.
Supian menambahkan, mulai pekan ini pihaknya akan melakukan lelang jabatan (open bidding) untuk jabatan Kepala Dinas/Kepala Badan.
Untuk eselon II atau Kepala Dinas/Kepala Badan, ada beberapa jabatan kosong dan hanya dijabat oleh pelaksana tugas (Plt).
Demikian jabatan eselon III dan eselon IV banyak juga mengalami kekosongan dan hanya dipundaki Plt. " jumlah jabatan kosong di Kota Depok tak sampai ratusan, " imbuh Supian.
Sebagaimana diketahui, saat ini setidaknya beberapa jabatan kepala OPD di lingkungan Pemko Depok kosong.
Kekosongan jabatan tersebut sudah berlangsung enam bulan hingga satu tahun.
Kekosongan jabatan itu kini diisi olel Plt. Padahal, seharusnya seorang Plt hanya boleh menjabat dengan kurun waktu enam bulan.(OL-2)
Total kasus HIV/AIDS di Kota Depok lima bulan terakhir (Januari-Mei) 2025 sebanyak 171 kasus, menurun dibanding tahun lalu.
PEDAGANG beras di Kota Depok, Jawa Barat mengeluhkan isu beras oplosan yang saat ini tengah ramai beredar. Pasalnya isu tersebut berdampak signifikan terhadap aktivitas jual beli.
PENGENALAN dan pemahaman atas sejarah dan objek bersejarah serta aturannya selayaknya diketahui masyarakat Depok, terutama para pelajar dan guru sejarahnya sebagai stakeholders.
Dampaknya, akses jalan satu-satunya menuju wilayah Kelurahan Cilangkap dan sekitarnya ditutup sementara.
Lurah Sukamaju Baru Nurhadi mengatakan pihak Kelurahan bersama Babinsa dan Bhabinkamtibmas telah memanggil kedua pihak.
Tanah longsor di Sukamaju Baru dan Harjamukti timbul karena air hujan yang meresap ke dalam tanah sehingga memicu pergerakan tanah.
Dia menekankan bukan ingin mencampuri pekerjaan kementerian-kementerian, namun sebagai Kepala Pemerintahan ia ingin membantu segala sumbatan dan kesulitan pemerintahan.
KEPALA Pusdatin Kemensos Agus Zainal Arifin mengatakan pihaknya tidak menemukan adanya pejabat eselon I dan II dari Kementerian PPN/Bappenas yang terindikasi menerima bansos.
PARA pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, kabarnya berangkat ke Yogyakarta. Informasinya, mereka akan melakukan studi tiru berkaitan dengan lembaga Korpri
KEPALA Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian Kuntoro Boga Andri menuturkan lelang jabatan Eselon I dan II ramai peminat dari luar lingkup kementerian.
Helldy Agustian mengimbau kepada para pejabat yang dilantik untuk keluar dari zona nyaman atau comfort zone, yakni dengan menjadi individu yang responsif, dinamis, dan berdaya saing global.
Satu bulan lagi (1 November 2023), Janedjri memasuki masa pensiun. Tapi, Sekjen MPR definitif belum terpilih."
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved