Warga Butuh Bansos Selama PPMM Darurat

PEMERINTAH tengah menggodok teknis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di zona merah untuk Pulau Jawa dan Bali.

Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, M. Rifki Fadilah menilai jika kebijakan pengetatan PPKM ini berlaku maka perlu ada bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada warga. Seperti bantuan sosial tunai (bansos) di Jakarta yang terhenti sejak April.

“Ini yang patut diperhatikan. Kalau pemerintah DKI Jakarta kembali menerapkan kebijakan PPKM mikro yang ketat, tentu ini akan bias lagi kepada kelompok masyarakat kelas menengah atas dan bawah,” kata Rifki kepada Media Indonesia, Rabu (30/6)

“Masyarkat kelompok menengah bawah tidak akan patuh kepada aturan ini sebab bagi mereka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu jauh lebih urgen ketimbang takut akan covid-19. Maka , disinilah peran pemerintah untuk hadir. Pemerintah mungkin dapat kembali mewacanakan adanya bentuk perlundingan sosial BLT/BST DKI Jakarta,” paparnya.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah kembali mewacanakan adanya bentuk perlindungan sosial BLT DKI jakarta Kembali. Termasuk bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mungkin akan terkena dampak PPKM ini kembali.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyampaikan keputusan PPKM Darurat beserta perihal perlindungan sosial warga menunggu pengumuman dari pemerintah pusat. Nantinya akan ada kebijakan baru yang disesuaikan dengan keputusan pembatasan sosial tersebut.

“Pokoknya akan ada kebijakan baru yang akan diambil, tapi detilnya kita tunggu pengumuman dari pemerintah pusat, dari Satgas Pusat, dari Menteri terkait,” jelasnya. (OL-8)