Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PEMERINTAH tengah menggodok teknis Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di zona merah untuk Pulau Jawa dan Bali.
Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute, M. Rifki Fadilah menilai jika kebijakan pengetatan PPKM ini berlaku maka perlu ada bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada warga. Seperti bantuan sosial tunai (bansos) di Jakarta yang terhenti sejak April.
“Ini yang patut diperhatikan. Kalau pemerintah DKI Jakarta kembali menerapkan kebijakan PPKM mikro yang ketat, tentu ini akan bias lagi kepada kelompok masyarakat kelas menengah atas dan bawah,” kata Rifki kepada Media Indonesia, Rabu (30/6)
“Masyarkat kelompok menengah bawah tidak akan patuh kepada aturan ini sebab bagi mereka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari itu jauh lebih urgen ketimbang takut akan covid-19. Maka , disinilah peran pemerintah untuk hadir. Pemerintah mungkin dapat kembali mewacanakan adanya bentuk perlundingan sosial BLT/BST DKI Jakarta,” paparnya.
Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah kembali mewacanakan adanya bentuk perlindungan sosial BLT DKI jakarta Kembali. Termasuk bantuan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang mungkin akan terkena dampak PPKM ini kembali.
Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, menyampaikan keputusan PPKM Darurat beserta perihal perlindungan sosial warga menunggu pengumuman dari pemerintah pusat. Nantinya akan ada kebijakan baru yang disesuaikan dengan keputusan pembatasan sosial tersebut.
“Pokoknya akan ada kebijakan baru yang akan diambil, tapi detilnya kita tunggu pengumuman dari pemerintah pusat, dari Satgas Pusat, dari Menteri terkait,” jelasnya. (OL-8)
Bansos senilai total Rp5.806.690.000 dibagikan kepada masyarakat Gresik di Pendopo Alun-Alun Kabupaten Gresik, Jawa Timur.
Berdasarkan data yang diperoleh dari perbankan pada Februari 2025, pada 15 Mei 2025 PPATK melakukan menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant.
DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengusulkan pemprov DKI memperhatikan warga miskin yang lama tinggal di Jakarta, meski tak mengantongi KTP DKI dapat bansos
Upaya tersebut penyaluran ini menandai komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat perlindungan sosial,
MENTERI Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, telah banyak penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah naik kelas.
PPATK mengungkap ada 571.410 NIK penerima bantuan sosial terindikasi terlibat judol.
Jokowi menjelaskan data per 27 Desember 2022 tercatat 1,7 kasus per satu juta penduduk. Selain itu, positivity rate mingguan 3,35% dan tingkat keterisian rumah sakit berada pada angka 4,7 9%
Dari Data Kementerian Kesehatan, sejak 15 Desember 2021 hingga (22/1), ada 1.161 kasus omikron di Indonesia dan ada penambahan kasus covid-19 sebesar 3.205.
LURAH Pancoran Mas, Kota Depok Suganda dituntut denda Rp1 juta subsider 1 bulan penjara atas perkara dugaan pelanggaran protokol kesehatan karena menggelar hajatan.
DENGAN meningkatnya penderita setan siluman covid-19 akhir-akhir ini maka pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.
Penurunan kasus signifikan terutama terjadi di Provinsi Papua Barat, Maluku dan Jawa Tengah.
Secara kumulatif, uang denda administrasi dan tindak pidana ringan selama diberlakukannya PPKM Darurat hingga PPKM Level 3 di Cianjur mencapai sekitar Rp120 juta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved