KOMISI C DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) mempercepat vaksinasi covid-19 untuk seluruh warga yang ada di DKI Jakarta.
Salah satunya dengan memanfaatkan Biaya Tak Terduga (BTT) di APBD 2021, yang saat ini tersisa Rp84,76 miliar. Anggaran tersebut dinilai Komisi C sangat diperlukan untuk meredam angka penularan covid-19 yang sampai saat ini terus melonjak.
“Komisi C sepakat (sisa BTT) untuk penanganan covid-19 agar masyarakat Jakarta secara maksimal bisa tervaksin semua. Kalau itu sudah selesai, barulah kita konsen ke lainnya,” ujar Sekretaris Komisi C DPRD DKI, Yusuf.
Baca juga: Wagub DKI Akui RS Rujukan Covid-19 Penuh
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri menyatakan akan mempertimbangkan keinginan tersebut.
Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta, sejauh ini, telah menganggarkan kegiatan belanja kesehatan untuk penanganan covid-19 sebesar 8% dari Dana Bagi Hasil Pemerintah Pusat. Di dalamnya juga telah mengakomodasi biaya vaksinasi.
Dalam kesempatan itu, Edi memaparkan BTT dari APBD 2021 dialokasikan sebesar Rp2,13 triliun. Anggaran tersebut telah terpakai untuk program kegiatan belanja SKPD sebesar Rp1,94 triliun dan kegiatan penanganan covid-19 sebesar Rp48,54 miliar.
“Jadi, sisanya dari yang telah terpakai itu sebenarnya ada Rp137,76 miliar. Tapi saat ini kita sudah mengajukan permohonan pencairan ke Inspektorat Rp53 miliar lagi untuk rencana penambahan kegiatan penanganan covid-19. Jadi sisa yang murni belum terpakai Rp84,76 miliar itu,” tandasnya.
Adapun, berdasarkan data corona.jakarta.go.id, hingga 22 Juni 2021, jumlah warga yang telah divaksin dosis kedua baru mencapai 21,5% atau 1.891.658 dari target 8.815.157 orang. (OL-1)
