Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
UNTUK menguatkan silaturahmi kebangsaan di tingkat provinsi, Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS DKI Jakarta melakukan kunjungan perdananya ke kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta, Rabu (9/6), di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Khoirudin, yang didampingi Sekretaris PKS DKI Jakarta Abdul Aziz, Bendahara PKS DKI Noerhadi, Sekretaris MPW Muhammad Taufik Zoelkifli, Koordinator Wilayah DKI Jakarta Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Banjabar DPP PKS Karyatin Subiantoro, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, dan sejumlah fungsionaris DPW PKS DKI lainnya diterima langsung oleh Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Sekretaris Gerindra DKI Rani Mauliani, Bendahara Iman Satria, serta fungisonaris Gerindra DKI lainnya.
Saat memberikan sambutan, Khoirudin, yang juga anggota DPRD DKI Jakarta mengatakan silaturahmi kebangsaan ini bagian dari agenda turunan DPP PKS sejak beberapa bulan sebelumnya, sekaligus memperkenalkan kepengurusan baru, lambang baru, mars dan hymne PKS yang baru.
Baca juga: Perketat Pengawasan Keuangan, Pemprov DKI Luncurkan Si-Perisai
“Di level provinsi, PKS melakukan silaturahmi kebangsaan perdana ke Gerindra DKI Jakarta, kami mengucapkan terima kasih atas penerimaan kedatangan PKS,” kata Khoirudin mengawali sambutan.
Yang kedua, lanjut Khoirudin, PKS dan Partai Gerindra DKI saat ini adalah partai pengusung Anies-Sandi dan dilanjutkan Anies-Ariza.
“Sehingga, kami memiliki komitmen untuk terus mengawal program-program kebaikan untuk warga Jakarta hingga tuntas sampai 2022,” tambahnya.
Terakhir, Khoirudin menyampaikan, akan melakukan kolaborasi dengan Gerindra dan partai politik lainnya untuk membangun DKI Jakarta bersama-sama, terlebih nanti posisi Gubernur dan Wakil akan digantikan Pelaksana Tugas (Plt) sesuai peraturan perundangan yang ada.
“Kami berharap, meskipun setiap parpol berbeda warnanya, kami tetap berkomitmen terus bekerja sama dengan semua pihak, agar DKI Jakarta menjadi kota yang aman, nyaman, modern dan sejahtera untuk warganya,” pungkasnya.
Di akhir pertemuan, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi diminta memimpin doa. Setelah itu, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin menyerahkan plakat dari PKS kepada Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang didampingi Rani Mauliani dan Iman Satria. (OL-1)
ANGGOTA Komisi III DPR RI Fraksi PKS M. Kholid menekankan pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses pembahasan RUU KUHAP di DPR RI.
KETUA Badan Legislasi DPP PKS Zainudin Paru mengapresiasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang menahan diri dengan menolak putusan terkait ketentuan persyaratan pendidikan capres-cawapres,
ANGGOTA dari Fraksi PKS, M Nasir Djamil, menyatakan setuju dengan usulan agar pemerintah segera melakukan moratorium sementara dan menjadikan IKN sebagai ibu kota Provinsi Kaltim.
PKS: RUU KUHAP Diarahkan pada Penguatan Nilai HAM
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketua Badan Legislasi DPP PKS, Zainudin Paru, menegaskan, putusan tersebut berpotensi melanggar konstitusi dan melewati batas kewenangan MK.
Ia mengatakan pergantian tersebut dilakukan untuk regenerasi partai mengingat Muzani telah menjadi Sekjen Partai Gerindra sejak partai berdiri pada 2008.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai penunjukan Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra.
Dia memastikan mengemban tugas sebagai sekjen dengan penuh tanggung jawab. Menteri Luar Negeri (Menlu) itu bakal mempedomani Muzani yang telah mengabdi sebagai sekjen selama 17 tahun.
KETUA Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto resmi menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono menjadi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra menggantikan Ahmad Muzani.
Dasco mempersilahkan partai politik (parpol) untuk menyampaikan sikapnya masing-masing. Keputusan tentang pemilihan kepala daerah itu akan diambil bersama-sama dengan seluruh partai.
Desakan untuk membatalkan pasal-pasal tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pengamanan Zat Adiktif semakin menguat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved