Headline
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
Nyanyi Bareng Jakarta (NBJ) terinspirasi dari komunitas serupa di luar negeri yang mewadahi orang bernyanyi bersama tanpa saling kenal.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) menilai pelaksanaan Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2021 bermasalah sejak hari pertama pembukaan hingga hari ini. Kendala yang paling terasa adalah masalah jaringan/server down pada ppdb.jakarta.go.id dan berimbas ke fitur-fitur lainnya seperti memasukkan kode captcha sampai ke fitur pemilihan sekolah.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Anggara Wicitra Sastroamidjojo menilai Pemprov DKI tidak serius dalam melaksanakan pendaftaran PPDB 2021, padahal seharusnya DKI Jakarta bisa menjadi contoh bagi kota-kota lainnya dalam melaksanakan PPDB 2021.
“Jakarta memiliki APBD terbesar se-Indonesia dan mempunyai anggaran IT yang besar, memalukan kalau masih mengalami kendala teknis seperti ini. Tahun lalu juga sudah ada evaluasi kesiapan sistem tapi tetap saja bermasalah,” kata Anggara.
Pemprov DKI juga disebutnya tidak bisa menyalahkan ribuan orang mengakses sistem pada waktu bersamaan. Karena waktu pendaftaran masuk ke dalam kriteria seleksi PPDB 2021 sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan No. 466 Tahun 2021 tentang Alur Proses Pelaksanaan PPDB 2021.
Baca juga: Anies: Gangguan PPDB Karena Pemasalahan Sinkronisasi Data
“Jika infrastruktur dan sistem tidak siap, seharusnya kriteria ini tidak dimasukkan, jangan asal-asalan membuat aturan. Sekarang calon siswa yang jadi korban, masa depan mereka dipertaruhkan dan harus terus menerus di depan komputer menunggu sistem PPDB pulih,” tambahnya.
Untuk itu Anggara meminta Gubernur Anies segera turun tangan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
“Tidak cukup sekedar perpanjangan masa pendaftaran. Nama DKI Jakarta menjadi sorotan nasional dalam pelaksanaan PPDB 2021 ini,” jelasnya.
PPDB DKI Jakarta, sambungnya, memiliki segudang polemik mulai dari permasalahan peraturan zonasi, sosialisasi yang tidak menyeluruh, hingga kesiapan infrastruktur dan sistem. Karenanya Gubernur Anies wajib memberi perhatian penuh dan menjadikan pelaksanaan PPDB 2021 Jakarta prioritas utama.
“Jangan pikir bursa capres dululah, pikirkan dulu nasib anak Jakarta. Kerahkan TGUPP yang sudah dibayar mahal untuk selesaikan masalah PPDB, jangan malah TGUPP berubah makna jadi Tim Gubernur Untuk Pencalonan Presiden,” pungkas Anggara. (OL-4)
MENYAMBUT HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia, DPRD DKI Jakarta menggelar jalan sehat dan kopi pagi pada, Minggu (10/8).
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved