Headline
Pansus belum pastikan potensi pemakzulan bupati.
KEMACETAN lalu lintas yang terjadi di jalanan Ibu Kota beberapa hari terakhir membuat kebijakan ganjil-genap kembali dikaji oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal itu dilakukan untuk membatasi jumlah kendaraan yang melintas, sehingga mengurangi kemacetan.
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan pihaknya belum membahas lebih lanjut soal penerapan ganjil-genap tersebut.
Meski demikian, jika kebijakan ganjil-genap kembali diterapkan, maka harus ada mempertimbangkan transportasi umum di Jakarta. Menurutnya, pemberlakuan ganjil-genap membuat masyarakat akan kembali berpindah ke transportasi umum. Sementara itu, peraturan penumpang angkutan umum saat ini masih dibatasi.
"Pemberlakuan gage tentu harus dengan pertimbangan penambahan kapasitas angkutan publik. Kalau diberlakukan akan ada perpindahan moda dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Sementara kapasitas angkutan umum masih dibatasi 50%," katanya.
Baca juga: Anies: Batas Keluar Masuk RT Zona Merah Hingga Pukul 20.00
Menyangkut kemacetan yang terjadi di ruas jalan Ibu Kota, Sambodo mengatakan hal tersebut disebabkan adanya pergerakan kendaraan pada waktu yang bersamaan, khususnya pada sore hari.
"Pada saat bulan puasa orang pengen buka puasa di rumah. Jadi rata-rata mulai pukul 16.00 WIB sudah mulai padat," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut pihaknya masih mengkaji kemungkinan pemberlakuan kembali pembatasan kendaraan melalui sistem pelat nomor ganjil-genap.
"Memang ada peningkatan intensitas kepadatan lalu lintas. Namun masih dalam kondisi wajar terkendali, aman. Kalau memang nanti mulai diberlakukan ganjil-genap. Kita akan lihat nanti," pungkasnya.(OL-4)
perempuan di Jakarta masih terjebak dalam ketidakpastian. Mulai dari pencarian kerja, dunia akademik, hingga kehidupan sehari-hari.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan Kirab Bendera Pusaka dalam rangka Upacara Pengibaran dan Penurunan Bendera Pusaka pada HUT ke-80 RI
Fitroh menyebut KPK menangkap pejabat badan usaha milik negara (BUMN), dalam OTT ini. Nama lengkapnya masih dirahasiakan, saat ini.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap itu menyeret INHUTANI V. Ada direksi badan usaha milik negara (BUMN) yang terjaring.
ERP lebih dari sekadar sistem elektronik, ERP adalah ujian keberanian politik kepemimpinan Pramono Anung - Rano Karno
BUPATI Sumedang Dony Ahmad Munir memerintahkan seluruh aparat sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang menggunakan kendaraan umum untuk berangkat bekerja.
Pakar mengatakan perbaikan arus lalu lintas di Jakarta bisa dilakukan tanpa harus menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk sistem baru.
WARGA menyambut antusias program spesial tarif Rp1 untuk seluruh moda transportasi umum di Jakarta, yang berlaku hanya selama satu hari, Selasa, 1 Juli 2025.
Menhub Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pengguna angkutan umum pada masa Angkutan Lebaran 2025 (21 Maret - 11 April 2025) tercatat mengalami kenaikan 8,5%
Djoko mengatakan layanan angkutan umum hingga kawasan perumahan merupakan kata kunci mengalihkan penggunan kendaraan pribadi menggunakan angkutan umum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved