Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KUASA hukum Rizieq Shihab Aziz Yanuar bereaksi soal benda mencurigakan bertuliskan FPI Munarman di Depok beberapa waktu lalu. Aziz mengaku geram karena benda tersebut digunakan untuk memfitnah FPI dan Munarman. Ia meminta pihak yang mencoba memfitnah tersebut segera bertobat.
"Kami manusia beradab mengingatkan dan mengajak yang masih bodoh untuk bertobat dan sadar menjadi cerdas. Tobatlah para pandir," ujar Aziz, ketika dihubungi, Kamis (8/4).
Sebelumnya, benda mencurigakan bertuliskan 'FPI Munarman' ditemukan di daerah Limo, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (4/4) malam. Setelah penemuan, tim gegana langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Benda itu disebut merupakan kaleng yang dibungkus menggunakan kertas.
"Bisa saja pelaku pakai nama siapa. Enggak mungkin langsung kami periksa," ujar Imran saat dihubungi, Kamis (8/4). (OL-14)
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Kondisi ini memaksa pengendara untuk ekstra waspada dan menurunkan kecepatan secara drastis guna menghindari kecelakaan.
Jarak struktur bangunan yang tidak terlalu menempel pada lereng menjadi faktor kunci minimnya dampak fatal.
Pemerintah Kota Depok turut mengeluarkan peringatan dini bagi warga, terutama bagi mereka yang bermukim di daerah dengan topografi perbukitan atau dekat aliran sungai.
Langkah ini diambil untuk menekan intensitas hujan di daratan dengan cara menebar garam di awan-awan hujan sebelum memasuki wilayah pemukiman padat.
Jalan rusak sering kali menjadi penyebab kecelakaan fatal bagi pengendara motor, terutama saat musim hujan.
Polres Metro Depok pada 2018 telah melakukan penyelidikan mendalam dan memeriksa sejumlah pejabat teras Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved