Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza mengatakan pertemuan itu untuk membicarakan dukungan pemerintah pusat terhadap masalah-masalah di Jakarta.
"Pembahasan Pak Gubernur dan Pak Luhut terkait bagaimana program-program penting infrastruktur di DKI terkait banjir, lingkungan, sampah dan lain-lain. Kami memang perlu dukungan dari pusat," kata Ariza di Balai Kota.
Salah satu masalah yang sangat membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk penanganannya yakni persoalan banjir yang telah menjadi masalah laten di ibu kota.
Ariza menjelaskan untuk menangani banjir ibu kota tidak hanya dibutuhkan penyelesaian di hilir tetapi juga di tengah dan di hulu. Di hulu, pemerintah pusat telah membangun dua waduk yakni Ciawi dan Sukamahi untuk mengurangi debit air Kali Ciliwung.
Baca juga: Atasi Banjir Jakarta, Normalisasi Sungai akan Dilanjutkan
Namun demikian, ia menilai itu belum cukup. Masih perlu dibangun waduk-waduk lainnya di daerah tengah yakni wilayah Depok.
"Di antaranya masalah banjir, salah satu solusinya menurut kami seperti yamg disampaikan Pak Jokowi artinya kalau Jakarta tidak ingin banjir di antaranya adalah kita menghadang aliran air dari hulu," jelasnya.
Menurutnya, waduk di daerah tengah juga sangat dibutuhkan karena wilayah tengah seperti Bekasi dan Depok pun kerap dilanda banjir di sebagian wilayahnya. Untuk itu, diharapkan pembangunan waduk di wilayah tengah itu juga akan mampu menangani banjir di wilayah tersebut.
"Umpamanya di Tangerang, Depok, seperti kemarin aliran air dari Sungai Krukut dari situ banjir karena ada curah hujan yang tinggi. Prinsipnya kita bekerja sama antara pemerintah pusat, DKI, dan daerah penyangga bersama-sama mencari solusi terkait penanganan banjir. Tidak hanya Jakarta tapi kota-kota lainnya di sekitarnya termasuk di seluruh Indonesia," ujarnya.(OL-5)
Letaknya yang strategis di samping JIS menjadikannya salah satu titik potensial untuk pengembangan wisata urban di Jakarta Utara.
Menurut Pramono, dengan dukungan konektivitas tersebut, penyelenggaraan kegiatan berskala besar di JIS dan Ancol akan lebih mudah dijangkau masyarakat.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selaku pemegang saham mayoritas melakukan perubahan pada susunan Dewan Komisaris Transjakarta
Pemprov DKI Jakarta terapkan WFH dan PJJ akibat cuaca ekstrem Januari 2026. Simak durasi kebijakan dan aturan lengkap dari Gubernur Pramono Anung.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta mengimbau pekerja swasta dan aparatur sipil negara (ASN) di DKI Jakarta menerapkan work from home atau bekerja dari rumah akibat cuaca ekstrem yang melanda DKI
Dinas Bina Marga sebenarnya sudah mengenal dan mulai menggunakan material beton porus maupun aspal porus yang memiliki kemampuan menyerap air.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved