Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PERTEMUAN Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan guna membahas persoalan ibu kota disambut baik oleh anggota DPRD DKI Jakarta Syarif.
"Orang bilang sudah mulai mesra, ya terserah, saya sambut gembira kemesraan itu," kata Syarif di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/3).
Ia mengungkapkan tiap daerah pada umumnya memiliki masalah yang membutuhkan bantuan pemerintah pusat, tak hanya di ibu kota. Pertemuan tersebut adalah langkah bagus untuk membangun sinergis antara keduanya.
"(Ibarat) lagu Iwan Fals, jangan cepat berlalu," lanjut dia.
Baca juga: Temui Luhut, Anies Minta Dukungan Pusat Atasi Masalah DKI
Politikus Gerindra tersebut mengungkapkan keduanya membahas masalah klasik Jakarta yaitu banjir dan transportasi. Terkait topik kedua, Syarif melihat adanya problem integrasi moda transportasi antara DKI Jakarta dengan daerah penyangga.
"Warga Bekasi tinggal di Jakarta, karena tak ada kendaraan ke sana, Transjakarta, dia pakai kendaraan pribadi, itu yang mau diatasi," beber dia.
Anies dan Luhut bertemu pada Rabu (10/3). Hal itu diketahui dari Instagram resmi Luhut yang mengaku berbincang dengan Anies terkait sejumlah permasalahan di DKI Jakarta. Pertemuan tersebut rangkaian program koordinasi Luhut dengan kepala daerah, khususnya di bidang infrastruktur dan transportasi.
"Pak Anies sampaikan kepada saya bahwa beliau meminta dukungan pemerintah pusat terkait tiga hal yang jadi permasalahan utama Pemprov DKI," kata Luhut dalam akun @luhut.pandjaitan dikutip Medcom.id, Jumat (12/3).(OL-5)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
PEMERINTAHh mencanangkan kesiapan dimulainya percepatan rehabilitasi mangrove. Hal ini ditandai dengan kick off penanaman mangrove di Desa Tanjung Pasir, Teluk Naga, Banten.
Saat ini Indonesia tengah mengalami darurat covid-19, dengan angka penambahan kasus dan kematian perhari yang terus bertambah. Tidak boleh ada pihak yang mengabaikan rasa kemanusiaan.
Layanan telemedicine ini memiliki fasilitas konsultasi dengan dokter hingga bisa diberikan secara gratis
DI Yogyakarta misalnya, dalam data yang dipaparkan Luhut terlihat mobilitas keseluruhan turun 18% selama PPKM darurat
Pemerintah, lanjut Jodi, menemukan bahwa banyak angka kematian yang ditumpuk-tumpuk, atau dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan terlambat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved