Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza rupanya sudah lama gelisah gara-gara kehadiran mafia tanah. Menurut pria yang akrab disapa Ariza itu, mafia tanah bukan hanya di Jakarta tetapi juga ada di seluruh Indonesia. Hal itu diketahuinya semenjak masih duduk di kursi anggota DPR RI Komisi V.
Saat menjadi Wagub DKI pun, lagi-lagi masih harus terus berurusan dengan mafia tanah. Bahkan, menurut pengakuannya, mafia tanah dan berbagai persoalan sengketa tanah turut menghambat program normalisasi sungai.
"Kami sendiri terkait penanganan banjir, termasuk yang menjadi lambat terkait pembebasan lahan normalisasi karena terkait masalah sengketa lahan, masalah tanah, kepemilikan dan juga mafia-mafia tanah," kata Ariza di Balai Kota, Selasa (9/3).
Untuk itu, iapun mengapresiasi gerak cepat Presiden Joko Widodo yang memerintahkan kepada Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk membentuk Satgas Anti Mafia Tanah. Ia berharap hadirnya satgas ini dapat memberantas mafia tanah yang ada di Indonesia dan Jakarta khususnya.
Baca juga: Pasca Penataan, Pemkot Jakpus Rutin Monitoring Kawasan Senen
"Kami tentu mendukung upaya yang disampaikan Pak Jokowi bahwa memerintahkan ke Kapolri Pak Sigit untuk memberantas mafia tanah. Kami sangat berterima kasih dan berharap ini bisa terus berjalan dengan cepat, dengan optimal karena memang di Jakarta ini banyak sekali masalah sengketa tanah lahan dan mafia-mafia tanah," ungkap politikus Partai Gerindra itu.
Di samping itu, jika permasalahan mafia tanah ini dapat dibereskan, ia berharap dapat memberikan kelegaan dan kepastian hukum kepada masyarakat maupun pemerintah yang membutuhkan lahan untuk program pembangunan.
"Ini juga memberikan hak kepada masyarakat yang memiliki tanah dengan baik. Bisa juga membeli memanfaatkan lahan untuk kepentingan ruang terbuka hijau, pemakaman, hutan kota, taman, jalan termasuk tidak kalah penting program banjir, waduk, dan normalisasi," tandasnya. (Put)
BADAN Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan kondisi terkini genangan akibat hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Minggu (8/3).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat sedikitnya 18 titik banjir dan satu rumah roboh di sejumlah wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Bun Joi Phiau mengatakan banjir yang berulang hampir setiap tahun seharusnya sudah dapat diantisipasi dengan sistem pengendalian banjir
Peristiwa tersebut menjadi banjir kedua yang melanda wilayah itu sejak awal tahun 2026, dengan ketinggian air mencapai lebih dari empat meter.
BPBD Kota Tangerang menyatakan sebanyak sembilan wilayah kecamatan terdampak banjir dengan ketinggian 40 - 150 cm akibat tingginya intensitas hujan.
Hujan yang mengguyur wilayah Jabodetabek pada Sabtu (7/3/2026) malam hingga pagi, menyebabkan banjir di sejumlah titik jalan dan pemukiman penduduk.
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memfokuskan upaya pengendalian banjir melalui pembangunan tanggul dan sabo dam.
Upaya normalisasi sungai dinilai belum berjalan maksimal sehingga ancaman luapan air masih terus menghantui permukiman warga di Tapanuli Tengah, terutama saat curah hujan tinggi.
PEMERINTAH Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PUBMSA) terus memacu proyek normalisasi sungai di berbagai titik strategis.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan BPBD Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), besok (27/1), BMKG memprediksi akan terjadi hujan lebat di DKI Jakarta, Selasa (27/1).
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, sebanyak 200 ekskavator telah dikerahkan untuk pengerukan. Sebab, Jakarta diprediksi masih akan diguyur hujan lebat.
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan proyek normalisasi tiga sungai akan dimulai tahun ini menyusul terjadinya banjir hebat di Jakarta beberapa hari terakhir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved