Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

7,6 Km Lahan Bantaran Ciliwung Bisa Segera Dinormalisasi

Hilda Julaika
06/3/2021 12:20
7,6 Km Lahan Bantaran Ciliwung Bisa Segera Dinormalisasi
Bantaran sungai ciliwung yang sudah dibebaskan(MI/Andri Widiyanto)

WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan Pemprov DKI sudah melakukan pembebasan lahan di sepanjang 7,6 kilometer (km) sungai Ciliwung. Dengan begitu, pada lokasi bantaran Ciliwung tersebut sudah bisa mulai dilakukan proses normalisasi sungai.

“Iya di Ciliwung ada 7,6 km yang sudah bebas dan bisa dipasang sheet pile,” kata Ariza, sapaan akrabnya di Balai Kota, Jakarta.

Adapun untuk proses pemasangan sheet pile beton ini akan menjadi tugas Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di bawah Kementerian PUPR. Perlu diketahui, sheet pile ini dirancang untuk menahan tekanan lateral (horizontal) tanah di sepanjang tepian sungai. Ia pun menjelaskan lahan untuk normalisasi ini merupakan hasil dari pembebasan pada 2019-2020.

Pihaknya pun berharap lahan yang sudah dibebaskan bisa segera dinormalisasi oleh pihak BBWS.

"Kalau bisa dilakukan (normalisasi) tahun ini oleh balai besar di sungai ciliwung itu luar biasa," imbuhnya.

Adapun untuk target selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta berupaya menuntaskan pembebasan lahan Sungai Ciliwung pada tahun 2022. Meski demikian, upaya ini membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat. Karena membutuhkan anggaran mencapai lebih dari Rp5 triliun untuk pembebasan seluruh lahan bantaran Sungai Ciliwung.

Baca juga: Anies Diminta Kebut Normalisasi Ciliwung di 2021

Ariza menyampaikan, dalam melakukan normalisasi sungai, proses paling sulit dan membutuhkan biaya besar adalah pembebasan lahan. Karena untuk memasang sheet pile berdasarkan perhitungannya hanya membutuhkan dana Rp370 miliar. Sementara untuk pembebasan lahan Sungai Ciliwung memerlukan Rp5 triliun.

“Bikin sheet pilenya jauh lebih murah daripada membebaskan lahannya. Membebaskan lahan itu banyak masalahnya, satu masalahnya banyak yang bersengketa, masih di pengadilan. Perlu waktu, kita kan negara hukum,” paparnya.

Yang terpenting, lanjut Ariza, konsistensi, komitmen, kesungguhan Pemprov dalam mengendalikan banjir. Menurutnya, hal ini terlihat dari program, rencana, besarnya anggaran yang dikucurkan tiap tahunnya.(OL-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Berita Lainnya