TIM kuasa hukum warga korban banjir DKI Jakarta mendatangi Balai Kota untuk mengajukan keberatan atas penanganan banjir 2021 yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan. Para warga korban banjir menuntut ganti rugi akibat banjir yang ditaksir mencapai Rp2 Miliar.
Tidak hanya menuntut ganti rugi, Juru Bicara Tim Advokasi Solidaritas Untuk Korban Banjir, Sugeng Teguh Santoso, juga mendesak agar Anies melaksanakan program pengendalian banjir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) semaksimal mungkin agar peristiwa banjir pada 20 Februari 2021 lalu tidak terulang kembali.
"Kami tujuannya minta ganti rugi. Tapi di luar itu, RPJMD harus dilaksanakan supaya tidak terulang lagi banjir. Normalisasi sungai harus dilaksanakan. RPJMD itu adalah perintah hukum ya, yang untuk kepala daerah untuk dilaksanakan," kata Sugeng, Jumat (5/3).
Sugeng datang ke Balai Kota DKI mewakili tujuh orang korban banjir pada yang berdomisili di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Menurutnya, warga mengalami kerugian materil lantaran penanganan banjir tidaklah optimal.
Baca juga: Potensi Hujan di Jabodetabek Masih Cukup Tinggi hingga Maret
"Jadi kami ini dari tim advokasi solidaritas untuk korban banjir yang terjadi Februari 2021 kemarin. Ada tujuh warga Jakarta yang terdiri dari satu warga Jaktim, Pak Indra. Kemudian, enam warga Jakarta Selatan yakni Tri Andarsari, Jeanny Lamtiur, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi, Shanty Widhiyanti, dan Virza Syafaat," paparnya.
Kerugian yang dialami setiap warga berbeda. Kerugian terbesar dialami oleh Jeanny Lamtiur sebab dua mobil yang dimilikinya terendam banjir. Kerugiannya ditaksir mencapai Rp500 juta.
Kerugian juga terjadi dari kerusakan kendaraan roda dua dengan nilai yang bervariasi antara Rp7 juta hingga Rp20 juta.
"Lalu ada juga kerusakan furniture, perangkat rumah. Kalau dijumlahkan nih lebih dari Rp2 Miliar," paparnya.
Sebelumnya, pada 20 Februari lalu Jakarta dilanda banjir akibat hujan intensitas lebat yang mengguyur sejak Jumat (19/2) malam hingga Sabtu (20/2) pagi. Banyak jalan-jalan penting yang tak bisa dilalui dengan optimal. Sebanyak 1.300 warga mengungsi. (OL-4)
