PSI Gulirkan Interpelasi Banjir, Wagub DKI: Faktanya Surut Sehari

WAKIL Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria angkat suara terkait Fraksi PSI DPRD DKI yang mengajukan hak interpelasi kepada Pemprov DKI. PSI meminta jawaban sekaligus pertanggungjawaban atas bencana banjir yang terus terjadi di Ibu Kota. Termasuk mempertanyakan program normalisasi sungai yang tidak jelas progresnya.

Ariza, sapaan karib Wagub DKI mengatakan, hak interpelasi menjadi hak dari anggota DPRD DKI. Namun, ia menyarankan untuk melihat fakta di lapangan. Ariza mengklaim Pemprov DKI telah berhasil menuntaskan banjir dalam waktu sehari.

"Tidak pernah DKI berdiri sendiri, jadi teman-teman di dewan, yang mau interpelasi, sekalipun itu menjadi hak dari teman-teman DPRD. Namun demikian kita lihat duduk masalahnya, apa yang sudah dilakukan. Kalau melihat fakta dan data alhamdulillah Jakarta satu-satunya provinsi yang dalam waktu sehari surut (banjirnya)," kata Ariza, Jumat (26/2).

Bahkan Ariza mengklaim banjir di Jakarta kemarin pada beberapa titik berhasil disurutkan dalam waktu 6 jam. Sesuai dengan janji yang diutarakan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. Alhasil, sambungnya, jumlah korban, jumlah pengungsi, jumlah RW yang tergenang semuanya turun dari tahun tahun.

"Bahkan Pak Gubernur mencanangkan 6 jam surut. Sejak kapan? sejak banjir selesai, sejak banjir kiriman berhenti, ukurannya enam jam. Termasuk di Kemang, setelah kita hitung, tidak sampai enam jam berhenti," klaimnya.

Baca juga : Anies Targetkan Mobil Berumur 10 Tahun ke Atas Dilarang pada 2025

Namun, ia menyebut hal ini bukan hanya prestasi Pemprov DKI tetapi prestasi masyarakat, NGO, LSM, dan organisasi kemasyarakatan yang terlibat bersama. Kemudian dukungan aparat TNI/Polri, Basarnas, BNBP, BPBD DKI Jakarta.

"Mari kita sikapi masalah banjir ini dengan lebih baik dan bijak. Kita dukung DKI Jakarta agar ke depan bisa mengurangi lagi banjirnya, ketingiannya, genangan, korbannya berkurang. Termasuk lokasi pengungi, jumlah pengungsi berkurang seperti sekarang ini, itu artinya ada progres positif," ungkapnya. 

Sebelumnya, PSI menyatakan akan menggunakan hak interpelasi di DPRD DKI Jakarta. PSI menilai Gubernur DKI Anies Baswedan tidak menjalankan amanah dalam penanggulangan banjir. PSI bahkan menduga dengan sengaja menghambat kerja di dinas-dinas Pemprov DKI untuk mencegah banjir.

“Interpelasi ini kami ambil sebagai jalan konstitusional terakhir. Ini adalah tanggung jawab moral dan politik PSI terhadap warga Jakarta, khususnya yang dirugikan oleh banjir akibat kegagalan dan ketidakseriusan Gubernur Anies mengelola penanggulangan banjir,” kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Untayana dalam Konferensi Pers secara virtual, Kamis (25/2). (OL-7)