Headline

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia

Fokus

MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan

DKI Jakarta Akan Bahas Kemungkinan Penerapan Lockdown Akhir Pekan

Selamat Saragih
06/2/2021 02:20
DKI Jakarta Akan Bahas Kemungkinan Penerapan Lockdown Akhir Pekan
Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria(MI/M Irfan)

WAKIL Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak bisa menerapkan aturan lockdown akhir pekan di Ibu Kota.

Karena saat ini Pemprov DKI Jakarta masih menerapkan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat atau Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) jilid 2.

"Dalam aturan PSBB atau PPKM jilid 2 yang kini diterapkan, tidak ada ketentuan untuk melakukan lockdown pada akhir pekan," ujar Ariza sapaan akrab Ahmad Riza Patria dalam rekaman suara yang diterima wartawan, di Jakarta, Jumat (5/2).

Menurut Ariza, pihaknya masih memberlakukan pelaksanaan PSBB sampai tangal 8 Februari 2021 atau PPKM jilid dua. Di mana dalam program PPKM jilid dua atau PSBB sampai tanggal 8 Februari 2021 tidak ada program lockdown akhir pekan, lanjut Ariza.

Dia mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan melakukan rapat bersama dengan Forkopimda DKI dan ahli epidemiologi.

Anies juga disebut akan melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 di tingkat pusat.

"Nanti akan kami putuskan apa kebijakan yang diambil pada PPKM jilid kedua atau PSBB berikutnya," kata Ariza.

Dia menambahkan, lockdown akhir pekan merupakan usulan pribadi dari anggota DPR RI, Saleh Daulay.

Ariza mengatakan, semua pihak boleh memberikan masukan dan saran yang konstruktif. Saran tersebut akan dipertimbangkan pihak Pemprov DKI bersama dengan pemerintah pusat.

"Jadi kami sebagai pemprov tentu saja juga pemerintah pusat pasti memperhatikan, menganalisa, mengkaji berbagai masukan dari masyarakat apapun itu bentuknya," ungkap Ariza.

Bahkan tersebar info di Balai Kota DKI Jakarta terjadi pro kontra opsi 'Jakarta Lockdown' pada akhir pekan atas sikap anggota DPRD DKI Jakarta bertentangan dengan jeritan pelaku usaha sebagai pembayar pajak masuk pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov DKI Jakarta harus berlangsung demi peningkatan sumber dana APBD DKI. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya
Opini
Kolom Pakar
BenihBaik