Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Pemprov DKI Jakarta Tunggu Arahan Pusat Soal Lockdown Akhir Pekan

Putri Anisa Yuliani
30/1/2021 15:25
Pemprov DKI Jakarta Tunggu Arahan Pusat Soal Lockdown Akhir Pekan
Pekerja berjalan di kawasan Dukuh Atas memakasi masker(MI/ANDRI WIDIYANTO)

KEPALA Satuan Polisi (Satpol) PP DKI Jakarta Arifin mengungkapkan pihaknya masih menunggu arahan pemerintah pusat terkait kebijakan 'lockdown' wilayah di akhir pekan.

Arifin mengatakan sebelumnya tidak ada rapat atau komunikasi terkait rencana tersebut.

"Kita tunggu saja putusannya nanti, Kami Satpol PP menjalankan tugas pengawasan dan penegakkan," kata Arifin saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (30/1).

Arifin mengatakan pengawasan terus dilakukan oleh Satpol PP DKI Jakarta selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ia menerapkan strategi dengan fokus pada pengawasan bagi perkantoran dan penggunaan masker di hari kerja.

"Sementara untuk akhir pekan selain penggunaan masker, kami juga fokus ke protokol kesehatan di restoran-restoran dan lokasi yang rawan keramaian karena umumnya tempat itulah yang ramai di akhir pekan," jelasnya.

Baca juga: Bank Dunia : Kecepatan Vaksinasi Jadi Penentu Pemulihan Ekonomi

Pihaknya pun siap untuk melakukan pengawasan apabila nantinya sudah ada keputusan untuk menerapkan 'lockdown' dari pemerintah pusat maupun arahan dari Gubernur DKI Jakarta.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku khawatir dengan perkembangan kasus covid-19 di Indonesia yang semakin mengkhawatirkan. Namun, hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia.

Beberapa negara bahkan kembali melakukan 'lockdown' karena kembali membesarnya angka penularan covid-19 seperti di Inggris, Thailand, Hongkong, hingga Jepang.

Jokowi pun meminta agar pemerintah daerah terus memperketat pengawasan 3M (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) serta meningkatkan 3t (testing, tracing, treatment) untuk mencegah kasus covid-19 terus meningkat.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan wacana karantina berskala mikro yakni untuk wilayah RT dan RW. Ia menyebut 'micro lockdown' ini efektif menekan penularan covid-19 dan sebelumnya sudah pernah diterapkan di Kota Surabaya semasa kepemimpinan Tri Risma Hariani sebelum dilantik menjadi Menteri Sosial. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Akhmad Mustain
Berita Lainnya