Anies Pasrahkan Koordinasi PPKM ke Pusat, PDIP Meradang

ANGGOTA DPRD DKI Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, mengkritik sikap politik Gubernur Anies Baswedan terkait Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Menurutnya tindakan Anies yang menyerahkan koordinasi PPKM ke pusat dinilai tak tepat.

“Dari semua Gubernur di Pulau Jawa dan Bali, hanya Gubernur DKI yang melepaskan tanggung jawab daerah ini ke Pusat. Terkesan ini masalah koordinasi di antara Gubernur yang beririsan daerahnya dalam menangani Covid-19 (DKI, Banten dan Jawa Barat),” kritiknya yang disampaikan ke Media Indonesia, Jumat (22/1).

Padahal seharusnya, sambung Gilbert, para gubernur Jakarta dan daerah penyangga (Bodetabek) harus duduk bersama dalam merumuskan kebijakan PPKM. Agar langkah yang diambil seragam antara Jakarta dan daerah di sekitarnya.

Baca juga: Raffi Ahmad sang Influencer

“Masyarakat Jawa Barat dan Banten (Bodetabek) sebagian besar commuter yang bekerja di DKI, sehingga jam buka kantor, alat transportasi dan lainnya yang berhubungan dengan pengendalian Covid-19 (pergerakan manusia) dapat dikoordinasikan agar bisa dilaksanakan serentak,” sarannya.

Gilbert menegaskan urusan menangani covid-19 merupakan tanggunng jawab daerah. Sehingga sudah seharusnya merumuskan kebijakan yang sesuai dengan situasi daerah masing-masing. Terlebih di Jakarta, penambahan kasus covid-19 terus melonjak naik dan positivity rate yang melonjak dari standar WHO sampai 16,9% selama sepekan terakhir. Dari batas aman WHO yang tidak lebih dari 5%.

“Urusan pandemi adalah urusan daerah, kecuali Pemda sudah lumpuh seperti bencana alam, yang lalu diambil alih oleh Pusat. Pusat sendiri sudah mengeluarkan dana yang sangat besar dalam pengobatan penderita. Selain itu Pemprov DKI, Jawa Barat, dan Banten dengan APBD jumbo seharusnya bisa mengalokasikan dana APBDnya untuk percepatan vaksinasi dan penambahan tenaga pengawasan,” tandasnya. (OL-4)