Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
PEMERHATI masalah transportasi Budiyanto mengatakan penghapusan tilang di jalan merupakan sebuah upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Saat ini, kata ia, dengan adanya teknologi, penindakan terhadap pelanggar lalu lintas bisa dimaksimalkan melalui electronic traffic law enforcement (E-TLE).
"Dengan sistem E-TLE pertemuan antara pelanggar dengan petugas dapat dihindari, KKN bisa dihindari. Dengan sistem E-TLE akan lebih efektif," kata Budiyanto, ketika dihubungi, Jumat (22/1).
Ia mengatakan Polda Metro Jaya telah memberlakukan E-TLE di sejumlah ruas jalan ibu kota. Ia mengatakan secara bertahap kamera E-TLE harus diperbanyak dan dipasang di seluruh jalanan ibu kota.
"Teknisnya bertahap karena infrastrukturnya cukup mahal. Gandeng Pemda untuk membantu penyiapan CCTV," kata Budiyanto.
Selain mendukung adanya E-TLE, Budiyanto juga menyetujui adanya regulasi dashcam di setiap mobil. Hal ini dilakukan untuk membuat pengendara lebih awas dan tidak asal-asalan, karena ada kamera yang merekam di dalam mobil. Namun, untuk penerapannya perlu dibuat regulasi yang jelas.
Baca juga : Ternyata, di Jakarta Lebih Banyak Laki-laki Dibanding Perempuan
"Kalau mau diadakan saya kira bagus. Yang penting harus ada dasar hukumnya," kata Budiyanto.
Sementara itu, pengamat transportasi lainnya, Joko Setyowarno mengatakan di negara lain, seperti Malaysia dan Singapura telah meninggalkan praktik tilang di jalan. Ia mengatakan hal serupa juga perlu dilakukan di tanah air.
Meski dalam penerapannya nanti ada sejumlah kendala, ia mengatakan dengan pembahamsan yang matang dan koordinasi antarpihak yang terkait, tilang elektronik menjadi sangat efektif menekan tingkat pelanggaran dan mencegah praktik KKN.
"Meski ada beberapa kendala dan tantangan, dalam artian plat nomornya ditutup, lalu ternyata yang ditilang bukan yang melakukan, karena masyarakat juga salah saat jual beli kendaraan. Tapi, saya kira wilayah yang sudah memasang E-TLE tinggal saling bantu dan mematangkannya," kata Joko. (OL-7)
Puskeu Polri menerima penghargaan yang diberikan BPK RI atas komitmen dan kinerja dalam mewujudkan tata kelola keuangan Polri yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi Puskeu Presisi
POLRI menegaskan komitmennya dalam mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara komprehensif. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum,
Penanganan kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) di sejumlah kantor kepolisian yang penyidiknya merupakan seorang laki-laki, harusnya peyidik perempuan.
Para perwira muda polisi itu memiliki tantangan yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya.
Prabowo berpesan kepada 2.000 perwira tersebut untuk mengabdikan diri pada bangsa dan negara.
Para tersangka memiliki peran berbeda dalam sindikat tersebut, mulai dari perekrut awal, perawat bayi, pembuat dokumen palsu, hingga pengiriman bayi ke luar negeri.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved