Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KETUA Presidium GARDA, Igun Wicaksono mengatakan pengemudi ojek online (ojol) di Jakarta berharap tetap mendapatkan Bantuan Sosial Tunai (BST).
Pasalnya, penumpang ojol terus mengalami penurunan terlebih di masa pengetatan PSBB ini.
“Memang PSBB Ketat ini semakin menurunkan pendapatan juga. Tadinya sudah mulai membaik namun karena diberlakukan kembali pengetatan PSBB Jawa- Bali khususnya jakarta, penghasilan mereka makin menurun lagi,” ujar Igun kepada Mediaindonesia.com, Selasa (12/1).
Igun mengatakan bahwa berdasarkan pernyataan Kementerian Sosial (Kemensos), pengemudk ojol berhak mendapatkan bansos tunai.
“Kami berharap seperti kemarin program bansos untuk teman-teman ojol bisa disalurkan kepada teman-teman pengemudi di Jakarta. Kami konfirmasi ke Kemensos tetap menyebutkan ojol masuk ke dalam penerima bansos. Ini ada dua perbedaan. Kami berharap Pemprov DKI melaksanakan amanat pusat. Karena amanahnya dari pusat, pengemudia ojol tetap mendapatkan bansos tunai," tandasnya.
Hal ini masih perlu mendapatkan kejelasan kembali. Namun, pihaknya tetap mendorong para pengemudi mendapatkan bansos. Karena bansos merupakan bentuk semangat untuk para pengemudi dalam melaksanakan tugas.
“Ini bentuk perhatian juga kepada pengemudi untuk beraktivitas dalam mendukung roda ekonomi di Jawa Bali khususnya di Jakarta. Teman-teman pengemudi di sini jadi tetap merasa diperhatikan. Meskipun nilainya memang tak sebanding dengan kehilangan pendapatan teman-teman pengemudi,” ungkapnya.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah mulai menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp300 ribu. Namun, menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, kini pengemudi ojek daring tidak lagi mendapatkan bansos.
“Dulu sampai Gojek juga menerima bansos ini. Sekarang kan sudah tidak menerima. Jadi, sekarang yang sudah bekerja tidak lagi menerima bantuan,” kata Ariza, sapaan akrabnya, Rabu (6/1)
Ariza kemudian membenarkan kalau ada pengurangan penerima bansos di DKI. Sebelumnya, terdapat sekitar 2,45 juta penerima bansos dalam bentuk sembako. Namun, saat ini ada pengurangan menjadi hanya sekitar 1,9 juta penerima. (OL-8)
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
GRAB resmi meluncurkan program akselerator Grab Ventures Velocity (GVV) ke-8 yang didukung oleh Superbank dan Genesis Alternative Ventures.
BPI Danantara menegaskan bahwa hingga saat ini belum terlibat dalam rencana akuisisi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (Goto) oleh Grab.
Kabar keterlibatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam rencana akuisisi GoTo oleh Grab menandai fase baru peran negara dalam menjaga kedaulatan digital.
Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengeklaim pihaknya tidak mengenakan komisi lebih dari 20% kepada mitra pengemudi ojek online (ojol).
SANTER dikabarkan akan merger atau bergabung dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (Goto), PT Grab Teknologi Indonesia (Grab) membantah hal tersebut.
KOALISI Ojol Nasional (KON) menolak rencana merger antara Grab dan GoTo. Rencana itu menuai penolakan tegas karena dinggap merugikan pengemudi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved