Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
KINERJA unit pelaksana teknis (UPT) 2 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Depok buruk. Sebab proyek-proyek penunjukkan langsung Pemkot Depok salah lokasi, tidak sesuai gambar sehingga merugikan dan membingungkan kontraktor.
Salah satunya proyek yang salah alamat adalah proyek hotmix peningkatan jalan lingkungan RT 005 RW 03 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok.
Lantaran salah lokasi, proyek hotmix peningkatan jalan lingkungan di sana tidak bisa dikerjakan kontraktor.
Salah satu kontraktor yang minta identitasnya tidak ditulis menjelaskan, sampai sekarang proyek hotmix peningkatan jalan lingkungan RT 005 RW 03 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoranmas masih terbengkalai alias tidak dikerjakan.
Ia mengatakan proyek tersebut tidak dikerjakan pihaknya karena UPT 2 DPUPR tidak mengeluarkan surat perintah mulai kerja (SPMK). "Kita kerja kan sesuai SPMK," ungkapnya, Kamis (31/12).
Proyek hotmix jalan lingkungan tersebut, terang dia adalah proyek tanpa lelang atau penunjukan langsung (PL) yang nilainya di bawah Rp200 juta. Proyek tersebut, menurut pengakuannya, didapat dari koleganya yang anggota DPRD Kota Depok. "Saya dapat dari anggota dewan," ujarnya.
Saat ini, jelas dia, dirinya pusing karena anggota dewan tersebut berkali-kali menghubunginya agar kegiatan tersebut segera dikerjakan. Sebab proyek tersebut ditagih masyarakat RT005/RW03.
"Lantaran terus didesak, saya hubungi Kepala UPT 2 DPUR Kota Depok Dea Ahmadin. Beliau malah menjawab nanti saya telpon anggota dewannya," kata kontraktor tersebut.
Kontraktor tersebut menilai kinerja UPT 2 kurang profesional dalam mengelola proyek plat merah tersebut. Ia menjelaskan pekan silam, dua anggota DPRD Kota Depok ribut lantaran proyek PL. Dua-duanya saling klaim proyek hotmix pengaspalan jalan lingkungan dengan pagu Rp166 juta di Jalan Pitara RW 08 Kelurahan Pancoranmas sebagai proyek pokok pikiran (pokir) dewan tersebut.
Terkait ini, Kepala UPT II DPUPR Kota Depok Dea Ahmadin yang dihubungi mengatakan, akan membuka kembali dokumen-dokumen proyek dipihaknya.
"Kita akan lihat dan periksa dokumen proyek pokir Anggota DPRD Kota Depok di RT OO5 RW O3 Kelurahan Rangkapan Jaya Baru. Nanti saya ngomong ke dewan tersebut," jawad Dea, singkat.
Dari keterangan yang dihimpun, didapat keterangan di DPUPR Kota Depok, tahun 2020 UPT 2 mengelola 120 lebih proyek PL jalan lingkungan dan drainase dengan pagu Rp24 miliar. (OL-13)
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Depok mengalokasikan anggaran Rp50 miliar untuk merenovasi bangunan 2 Sekolah Menengah Pertama Negeri atau SMPN.
SEKOLAH swasta di Kota Depok, yang mengajukan program sekolah swasta gratis tahun ajaran 2025 terus bertambah. Saat ini sudah ada 44 sekolah swasta yang mendaftar.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan kuota untuk SMA negeri 4 sebanyak 432 kursi.
Pancaverse Xperience yang mengusung tema Take UPart for Earth, mengajak masyarakat untuk menumbuhkan kepekaan pada lingkungan melalui seni, kreativitas, dan aksi nyata.
Orangtua korban yang kaget mendengar informasi itu langsung membawa perkara ke kantor polisi.
Trayek bus TransJakarta Koridor 1 dengan rute Kota-Blok M sempat akan dihapus karena rutenya bersinggungan dengan jalur MRT Lebak Bulus-Kota.
Serangan siber di Indonesia kian mengkhawatirkan, dengan tren yang semakin spesifik dan terarah ke kota-kota besar di Tanah Air.
DAHULU kala di kota Arroy--kota kuno di Iran utara--terdapat qadhi (hakim) yang kaya-raya. Suatu hari, kebetulan hari Asyura, datanglah seorang fakir.
PELAKSANAAN Beautiful Malino 2024 kini menginjak hari kedua. Salah satu rangkaian kegiatan yang ada di dalamnya ialah Fashion Carnaval.
PRESIDEN Joko Widodo mencermati penggunaan produk dalam negeri di tingkat kabupaten/kota pada saat ini masih sekitar 41%. Karenanya, perlu ditingkatkan.
Predikat yang didapat sekaligus menepis pandangan Makassar sebagai kota demo dan pandangan lainnya yang tidak terbukti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved