Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
POLRI tengah menyelidiki dugaan adanya pergerakan teroris muda yang sengaja dilatih untuk menebar teror ke beberapa pihak, termasuk tokoh-tokoh penting.
Seperti diketahui, informasi tersebut pertama kali dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Dia berujar anak-anak muda itu dilatih secara khusus untuk mejadi teroris.
"Kami sedang melakukan penyelidikan. Jadi memang tidak mudah ya dengan perkembangan teknologi yang sekarang ada," ucap Kadiv Humas Polri Inspektur Jenderal Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (18/12).
Menurutnya, penyebaran paham terorisme itu semakin berkembang melalui dunia maya. Walhasil, sistem perekrutan kelompok tersebut banyak dilakukan melalui internet.
Baca juga: Upik Lawangan, Teroris Berjuluk Profesor yang Piawai Rakit Senpi
Namun, kepolisian belum bisa menuturkan secara gamblang terkait dengan modus operandi ataupun pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kelompok teror teroris muda.
"Ini masih bagian dari penyelidikan Densus 88, berkaitan dengan informasi ada beberapa pemuda yang direkrut," paparnya.
Sebelumnya, Mahfud mengklaim kelompok tersebut acapkali menyiapkan teror bagi kelompok VVIP (Very-Veru Important Person).
Namun Mahfud tak merinci mengenai pihak VVIP yang terancam jadi sasaran teror anak-anak muda yang baru menjalani pelatihan tersebut.
"Saya dapat foto latihannya juga, nah yang seperti ini jadi ideologi itu radikalisme yang mengarah, menghantam ideologi itu satu intoleran, dua yang lebih parah dari itu adalah teror. Teror itu karena paham jihadis. Paham jihad yang salah," ungkap Mahfud.(OL-5)
Penempatan Polri di bawah kementerian justru berpotensi mengaburkan prinsip supremasi sipil, karena Polri berpotensi menjadi subordinat kepentingan politik sektoral.
Pemerintah daerah telah menetapkan Status Tanggap Darurat sejak 23 Januari 2026 selama 14 hari guna memastikan penanganan dilakukan secara cepat, terpadu, dan terkoordinasi.
Pemenuhan kebutuhan alutsista TNI dan Polri harus mengutamakan produksi dalam negeri, serta diperkuat oleh berbagai kebijakan turunan.
Mandat Reformasi 1998 tidak pernah mengamanatkan pemindahan posisi institusional Polri dari bawah Presiden.
Momentum kebangkitan Putri di awal tahun ini bertepatan dengan apresiasi yang diterimanya dari instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan ada wacana soal penempatan Polri di bawah naungan kementerian
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved