WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mendorong agar Pemprov DKI segera menyelesaikan program penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat menengah ke bawah di antaranya pembangunan rusunawa di 10 lokasi yang telah dimulai sejak 2019.
Pembangunan 10 lokasi tersebut terkendala berbagai teknis hingga pandemi covid-19 sehingga ditunda proses penyelesaiannya tahun ini. Pembangunan tersebut baru mulai dilanjutkan kembali tahun depan.
DPRD DKI memberikan dukungan pembangunan perumahan dengan menyetujui pengalokasian sejumlah dana dalam APBD 2021 yang baru saja disahkan kemarin. "Kita ada anggarkan pembangunan perumahan di dua tempat yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan di Perumda Sarana Jaya," kata Taufik, di Jakarta, kemarin.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan pembangunan rusunawa di 10 lokasi menjadi tugas dari Dinas Perumahan. Sementara itu, Perumda Sarana Jaya melanjutkan pembangunan rumah DP Rp0. "Rusun selesaikan di 10 lokasi. Kemudian nanti kita anggarkan lagi di 2022," ujarnya.
Sepuluh lokasi rusunawa tersebut yakni Rusunawa PIK Pulogadung, Rusunawa Jl Inspeksi BKT Cakung, Revitalisasi Rusunawa Karang Anyar, Rusunawa Cakung barat (3 tower), dan Revitalisasi Rusunawa Penjaringan (Tower A, B, dan F).
Kemudian pembangunan Rusunawa Padat Karya Jakut, Rusunawa Pulo Jahe Jaktim, Rusunawa Kelapa Gading Timur, Rusunawa PIK Pulo Gadung Tahap II, dan pembangunan sarana dan prasarana Rusunawa Nagrak, Jakut.
Sementara itu, Perumda Sarana Jaya akan mendapatkan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp1,16 triliun untuk membangun 860 unit rumah DP Rp0 tahun depan.
Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko mengatakan kesepuluh lokasi rusunawa yang dibangun itu nantinya akan memiliki total 26 tower dengan 5.835 unit hunian. Total nilai kontrak pembangunan rusunawa tersebut adalah Rp2.285.852.413.475. "Adapun anggaran yang dialokasikan di 2021 sebesar 858.763.379.526," jelasnya. (Put/J-1)
