Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mendorong agar Pemprov DKI segera menyelesaikan program penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat menengah ke bawah di antaranya pembangunan rusunawa di 10 lokasi yang telah dimulai sejak 2019.
Pembangunan 10 lokasi tersebut terkendala berbagai teknis hingga pandemi covid-19 sehingga ditunda proses penyelesaiannya tahun ini. Pembangunan tersebut baru mulai dilanjutkan kembali tahun depan.
DPRD DKI memberikan dukungan pembangunan perumahan dengan menyetujui pengalokasian sejumlah dana dalam APBD 2021 yang baru saja disahkan kemarin. "Kita ada anggarkan pembangunan perumahan di dua tempat yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan di Perumda Sarana Jaya," kata Taufik, di Jakarta, kemarin.
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan pembangunan rusunawa di 10 lokasi menjadi tugas dari Dinas Perumahan. Sementara itu, Perumda Sarana Jaya melanjutkan pembangunan rumah DP Rp0. "Rusun selesaikan di 10 lokasi. Kemudian nanti kita anggarkan lagi di 2022," ujarnya.
Sepuluh lokasi rusunawa tersebut yakni Rusunawa PIK Pulogadung, Rusunawa Jl Inspeksi BKT Cakung, Revitalisasi Rusunawa Karang Anyar, Rusunawa Cakung barat (3 tower), dan Revitalisasi Rusunawa Penjaringan (Tower A, B, dan F).
Kemudian pembangunan Rusunawa Padat Karya Jakut, Rusunawa Pulo Jahe Jaktim, Rusunawa Kelapa Gading Timur, Rusunawa PIK Pulo Gadung Tahap II, dan pembangunan sarana dan prasarana Rusunawa Nagrak, Jakut.
Sementara itu, Perumda Sarana Jaya akan mendapatkan penyertaan modal daerah (PMD) sebesar Rp1,16 triliun untuk membangun 860 unit rumah DP Rp0 tahun depan.
Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko mengatakan kesepuluh lokasi rusunawa yang dibangun itu nantinya akan memiliki total 26 tower dengan 5.835 unit hunian. Total nilai kontrak pembangunan rusunawa tersebut adalah Rp2.285.852.413.475. "Adapun anggaran yang dialokasikan di 2021 sebesar 858.763.379.526," jelasnya. (Put/J-1)
Wamen PKP Fahri Hamzah menilai angka backlog perumahan belum bisa dianggap demand riil karena tidak dipetakan dan tidak terkonsolidasi sebagai kebutuhan.
HUNIAN berbasis Transit Oriented Development (TOD) semakin diminati masyarakat. Saat ini pilihan hunian tersebut juga semakin terjangkau.
BTN mulai menggeser wajah bisnisnya dari bank pembiayaan perumahan konvensional menuju ekosistem yang menyatukan hunian, gaya hidup, dan peluang usaha
Banyak perumahan gagal dihuni akibat minim infrastruktur dasar. Wamen PU menegaskan hunian harus terintegrasi, akademisi sebut kumuh akibat sistem.
The HUD Institute mengingatkan pemerintah bahwa persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan proyek semata
The HUD Institute meninjau perencanaan kota mandiri di tengah dorongan pembangunan perumahan dan menyoroti pentingnya integrasi tata ruang regional.
“Kalau terlalu lama di lokasi pengungsian, mereka bisa merasa terasing. Karena itu, saat sudah punya tempat, mereka bisa beradaptasi kembali dengan lingkungan dan masyarakat sekitar."
Sekitar 60-70% pekerjaan pembongkaran telah rampung hingga Oktober 2025, meliputi pembersihan puing dan survei struktur.
Kegiatan ini menggunakan pendekatan interdisipliner untuk mendorong tumbuhnya keterampilan ekspresif, empati, serta daya cipta anak-anak melalui media sastra, musik, dan konseling.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengevaluasi kebijakan sewa murah rumah susun sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan hunian layak dan upaya mendorong kemandirian w
Sekretaris DPRKP DKI Meli Budiastuti mengatakan penghuni yang seperti itu tidak akan diperpanjang masa tinggalnya di rusunawa.
Penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved