Gerakan Penolakan Penaikan Gaji DPRD DKI Muncul

SEBUAH gerakan penolakan penaikan gaji DPRD DKI muncul. Dalam pesan yang disebarkan melalui Whatsapp, sejumlah orang menandatangani petisi menolak penaikan gaji para wakil rakyat tersebut.

"Kami warga Jakarta keberatan uang pajak kami dipakai untuk memperkaya diri para anggota dewan. Pada saat kami warga Jakarta berjuang untuk bertahan di tengah pandemi -- kehilangan pekerjaan, bisnis mati, dan terpaksa tidak bisa bekerja atau berusaha karena pandemi -- para anggota DPRD justru menaikkan gaji, tunjangan, dan dana kegiatan buat diri mereka sendiri yang konon per-orang mencapai Rp 700 juta per bulan. Angka yang tidak terbayangkan besarnya di masa sulit seperti ini," begitu bunyi pesan yang menyebar di Whatsapp.

"APBD adalah uang rakyat, hak kami. Diambil dari pajak hasil kerja keras dan keringat kami. Kami tidak rela uang itu dipakai memperkaya diri anggota dewan," imbuh pesan berjudul 'Kami tidak Rela' itu.

Baca juga: APBD DKI Tahun 2021 Disepakati Rp84,19 Triliun

Sejumlah orang yang telah mencantumkan namanya sebagai penanda tangan petisi itu adalah Ayu Utami, Olga Lydia, Ananda Sukarlan, Goenawan Mohamad, Abdillah Toha, Sarwono Kusumaatmaja, dan banyak lagi.

Sejumlah anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI) juga menandatangani petisi itu. Mereka adalah Grace Natalie, Giring Ganesha, Tsamara Amany, dan Isyana Bagoes Oka.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengajukan kenaikan tunjangan anggota dewan dalam anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2021 sebesar Rp59 juta.

Di antaranya, tunjangan perumahan naik dari Rp60 juta menjadi Rp105 juta, tunjangan transportasi naik dari Rp21 juta menjadi Rp35 juta. Sehingga total kenaikan tunjangan adalah Rp59 juta. Selanjutnya, dipotong pajak Pph, dikali 90%, menghasilkan angka akhir Rp53 juta.

Sebelumnya, meroketnya tunjangan anggota DPRD DKI juga sempat dikritisi peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus.

Pasalnya, dalam APBD 2021, terdapat kenaikan anggaran untuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta yang mencapai Rp888.681.846.000. Bila dibagi dengan 106 anggota DPRD DKI, total anggaran yang diajukan untuk 2021 mencapai Rp8.383.791.000 per anggota DPRD.

Jumlah itu melonjak drastis dibandingkan APBD DKI 2020 yang hanya Rp152.329.612.000 per tahun. Salah satu pos anggaran yang membuat anggaran pegawai DPRD DKI 2021 melambung adalah meroketnya tunjangan anggota DPRD. (OL-1)