Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERSOALAN kerumunan orang yang disebabkan Imam Besar FPI Rizieq Shihab seharusnya tidak dipoltisasi. Hal itu ditekankan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino.
Menurunya, sejumlah pihak terkait sebaiknya memikirkan langkah yang lebih solutif. Dalam hal ini, menghadapi potensi dampak lanjutan akibat kerumunan orang dalam acara yang digelar Rizieq.
"Saya juga minta pihak-pihak ini jangan main lempar kesalahan. Tapi kita ambil langkah yang lebih solutif," ujar Wibi saat dihubungi, Selasa (17/11).
Baca juga: Selain Anies, Polisi Periksa 8 Orang Soal Pernikahan Anak Rizieq
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta menilai tidak ada niat dari Pemprov DKI Jakarta untuk mengizinkan kerumunan publik. Selain itu, pemerintah setempat dikatakannya sudah menjalankan kebijakan terkait PSBB transisi.
Diketahui, Pemprov DKI telah menjatuhkan sanksi kepada Rizieq Shihab, atas tindakannya yang mengakibatkan pengumpulan massa di masa pandemi covid-19. "Tidak ada niat membiarkan kerumunan, tidak ada niat sedikitpun. Kita ingin semua berjalan sesuai kesepakatan bahwa masih PSBB transisi,” pungkas Wibi.
“Semua orang patuh hukum, tidak ada yang kebal hukum. Kalau ada pihak yang masih juga bandel, merasa mau menangnya sendiri, dengan itu kita sanksi," imbuhnya.
Baca juga: inilai Bahayakan Nyawa Ribuan Orang, PSI Desak DPRD Panggil Anies
Sebelumnya, Rizieq Shihab menggelar pesta pernikahan anaknya sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Grogol Petamburan pada Sabtu (14/11) malam. Akibatnya, ribuan orang memadati acara tersebut, tanpa memperhatikan protokol kesehatan.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun menjatuhkan sanksi denda Rp50 juta. Sanksi ini merupakan sanksi maksimal yang diatur dalam Undang-Undang tentang Karantina Kesehatan.
Namun, Anies mendapat protes keras dari publik. Sebab, dia dinilai sengaja membiarkan acara yang rawan menimbulkan kerumunan massa.(OL-11)
SEORANG kawan mengirimkan pertanyaan renungan via pesan singkat, terkait dengan Teori Intervensi Militer ke ranah sipil dari Huntington (1957) dan Janowitz (1960), apakah relevan kembali?
Ma'arif menuturkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak hadir dalam Reuni Akbar 212. Ketidakhadiran Prabowo memang tidak diundang oleh pihak panitia acara.
Polisi tidak menyiapkan pengamanan secara khusus terhadap kedatangan HRS di bandara.
Kepulangan Rizieq yang rencananya kembali pada Selasa (10/11) mendatang.
"Jadi kalau jemput ke bandara tidak perlu banyak-banyak, apalagi jumlahnya sampai jutaan," ujarnya.
Sebagai objek vital nasional, Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijaga TNI sesuai UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Studi baru menunjukkan peningkatan signifikan dalam komplikasi penyakit terkait alkohol di kalangan perempuan paruh baya selama periode pandemi covid-19.
Kasus peningkatan signifikan mata minus atau Myopia Booming kini menjadi perhatian serius, terutama karena dapat berdampak buruk pada masa depan anak-anak
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Produk skincare dan kesehatan menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat, terutama kaum perempuan. Hal ini dipengaruhi oleh tren kecantikan dan gaya hidup sehat.
Instansi di lingkungan Pemkab Tasikmalaya diharapkan bisa berkoordinasi dan bersinergi dengan gencar melakukan sosialisasi
Di Kabupaten Cianjur belum ditemukan adanya kasus covid-19. Namun tentu harus diantisipasi karena diinformasikan kasus covid-19 kembali melonjak.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved