Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Transjakarta melakukan peralihan sejumlah rute busnya. Hal ini imbas dari penutupan sejumlah jalan di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (2/11).
Penutupan ini menyusul adanya aksi unjuk rasa lanjutan yang menolak Omnibus Law. Rute pertama yang mengalami peralihan adalah Koridor 1: Blok M-Kota. Untuk sementara waktu tidak melewati Halte Sarinah arah Kota.
“Blok M-Kota mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan di kawasan Sarinah. Sementara tidak melewati halte Sarinah arah Kota,” tulis akun twitter @PT_Transjakarta dalam cuitannya pagi ini, Senin (2/11).
Baca juga: Transjakarta Siapkan Halte dengan Konsep Modern dan Kekinian
Selain itu, rute 6A, 6B dan 9D juga mengalami pengalihan rute karena jalan di kawasan Sarinah ditutup. Sehingga, untuk sementara waktu rute ini tidak melewati Halte Sarinah arah Monas dan Tanah Abang.
“Rute 6A, 6B dan 9D mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan di kawasan Sarinah. Sementara tidak melewati halte Sarinah arah Monas dan Tanah Abang,” tulis @PT_Transjakarta.(OL-5)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved