Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PT Transjakarta melakukan peralihan sejumlah rute busnya. Hal ini imbas dari penutupan sejumlah jalan di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Senin (2/11).
Penutupan ini menyusul adanya aksi unjuk rasa lanjutan yang menolak Omnibus Law. Rute pertama yang mengalami peralihan adalah Koridor 1: Blok M-Kota. Untuk sementara waktu tidak melewati Halte Sarinah arah Kota.
“Blok M-Kota mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan di kawasan Sarinah. Sementara tidak melewati halte Sarinah arah Kota,” tulis akun twitter @PT_Transjakarta dalam cuitannya pagi ini, Senin (2/11).
Baca juga: Transjakarta Siapkan Halte dengan Konsep Modern dan Kekinian
Selain itu, rute 6A, 6B dan 9D juga mengalami pengalihan rute karena jalan di kawasan Sarinah ditutup. Sehingga, untuk sementara waktu rute ini tidak melewati Halte Sarinah arah Monas dan Tanah Abang.
“Rute 6A, 6B dan 9D mengalami pengalihan rute terkait adanya penutupan jalan di kawasan Sarinah. Sementara tidak melewati halte Sarinah arah Monas dan Tanah Abang,” tulis @PT_Transjakarta.(OL-5)
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
MAHASISWA Fakultas Hukum mengajukan uji materiil Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Aksi protes pendukung Manchster United ini dijadwalkan berlangsung sebelum laga kandang melawan Fulham pada 1 Februari mendatang.
Kemudian apabila koordinator demo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran maka dirinya tetap tidak akan dipidana.
Demo buruh itu menolak upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2026 sebesar Rp 5,7 juta. Masyarakat diimbau menghindari kawasan monas
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak kalangan buruh untuk duduk bersama menyikapi perbedaan pandangan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta 2026.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved