Sejumlah Jalan di Sarinah Ditutup, TransJakarta Alihkan Rute

Media Asing Soroti Kemarahan Publik dan Demonstrasi di Indonesia

NHK melaporkan bahwa demonstrasi menuntut kenaikan upah berlangsung di sejumlah kota besar, dipicu ketidakpuasan publik terhadap kebijakan ekonomi pemerintah. 

PP KAMMI Kecam Keras Aksi Represi Polisi terhadap Massa Aksi

PP KAMMI menilai insiden pelindasan seorang peserta aksi oleh polisi menggunakan mobil taktiks Baracuda menambah panjang daftar tindakan represif aparat dalam menangani demonstrasi.

Pramono Perbaiki Fasilitas yang Dirusak Massa Demo DPR 25 Agustus

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengaku langsung bergerak cepat memperbaiki fasilitas umum yang sempat dirusak massa aksi demonstrasi di gedung MPR/DPR pada Senin 25 Agustus

Mahasiswa Bentrok dengan Polisi di Depan Gedung MPR/DPR

Petugas kepolisian yang berjaga langsung menembakkan air untuk mengurai massa. Merespon halauan polisi, massa aksi kemudian membalas dengan melempari petugas dengan benda keras.

Ratusan Orang di London Gelar Aksi Mengenang Jurnalis Palestina yang Tewas di Gaza

Data terbaru menunjukkan jumlah jurnalis Palestina yang tewas sejak Oktober 2023 mencapai 246 orang.

Demo di DPR, Said Iqbal Singgung Kasus Immanuel Ebenezer

Iqbal mengatakan praktik korupsi di Kemnaker berdampak langsung pada kondisi pekerja. Salah satunya terkait biaya tambahan akibat pungutan dalam perizinan.

Aksi Buruh di Semarang Berjalan Tertib, Polwan di Baris Depan Negosiator

Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).

Sowan ke Museum Rudana, Ibas Singgung UU Kebudayaan

WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.

Omnibus Law: Memahami Kebijakan Ekonomi Terbaru

Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!

Pengamat Sebut Rancangan UU Pemilu  Rawan Diakali Gunakan Model Omnibus Law

DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.

Ambang Batas Pencalonan Presiden 0 Bisa Hapus Parlementary Threshold

Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.

Pembahasan Omnibus Law UU Politik Bakal Mengacu Pada Putusan MK

Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.

Affan, Ongkos Mahal Demokrasi

Memastikan Dampak Sosial Berkelanjutan Program Studi: Menjawab Tantangan Bangsa dan Mewujudkan Indonesia Emas

Saatnya Indonesia Pimpin Dunia Islam

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia