Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta membuka ruang diskusi bagi berbagai pihak, baik pengusaha maupun pekerja, dalam penentuan upah minimum provinsi (UMP) 2021. Diketahui tahun ini untuk pertama kali pemerintah pusat memutuskan bahwa tidak ada kenaikan upah pekerja karena sulitnya kondisi perekonomian akibat pandemi.
Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.M/HK/11.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum 2021 Pada Masa Pandemi Covid-19. "Sebagai pemerintah ya boleh menerima aspirasi. Sebagai masyarakat siapapun termasuk kaum buruh juga boleh menyampaikan aspirasi masyarakatnya," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza di Balai Kota, Selasa (27/10).
Di sisi lain, pihaknya akan tetap menghormati keputusan pemerintah pusat terkait tidak ada kenaikan UMP. Untuk diketahui, UMP DKI Jakarta 2020 sebesar Rp4.276.349. UMP tahun selanjutnya ditentukan paling lambat pada setiap akhir Oktober tahun berjalan.
"Karena sudah ada keputusan dari pemerintah pusat terkait UMP yang disamakan besarannya dengan tahun lalu, kita hormati sebagai suatu keputusan," ujarnya.
"Namun, masyarakat juga bukan berarti tidak boleh mengusulkan. Silakan mengusulkan menyampaikan aspirasinya. Nanti kita diskusi. Tentu pemerintah pusat mengambil keputusan berdasarkan proses pertimbangan yang cermat tapi tidak berarti kami menutup komunikasi. Tidak berarti setiap keputusan yang sudah diambil kemudian tidak ada dialog," terangnya. (OL-14)
Kontrol rutin pekerjaan harus setiap hari dilakukan untuk memastikan jajaran di dua SKPD bekerja dengan optimal meski dipimpin oleh satu orang.
Setiap ASN yang akan naik jabatan diberikan dua pilihan: mengundurkan diri atau dicopot bila kinerja tidak mencapai target atau terdapat kesalahan fatal.
TGUPP memiliki peranan yang cenderung mendominasi pejabat struktural di Pemprov DKI Jakarta. Tim itu juga tidak memiliki kewenangan untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan.
PEMPROV DKI Jakarta belum lama ini melaksanakan seleksi terbuka 17 jabatan eselon II.
Seleksi terbuka, merupakan amanah dari Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
TIDAK mudah menyelenggarakan pemerintahan daerah (pemda), di tengah pandemi covid-19.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Kasus pencatutan KTP dalam Pilkada Jakarta kali ini ialah perkara serius, amat serius.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Tiga pasangan calon (paslon) siap bersaing dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk bisa memimpin Jakarta.
Warga Jakarta diimbau agar berhati-hati dengan praktik politik uang, terlebih di masa tenang saat ini.
Perbandingan Hak Keuangan TGUPP dengan TKD PNS DKI Jakarta
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved