Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
SEBANYAK 10 ribu personel gabungan dari TNI, Polri dan aparat pemerintah daerah disiapkan untuk mengawal demo UU Cipta Kerja di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
"Kami sudah siapkan pengamanan hari ini sekitar 10.587 personel. Ini yang kami siapkan gabungan TNI, polri dan pemerintah daerah," kata Yusri ketika ditemui di kantornya, Selasa (20/10).
Pihaknya juga telah menyiapkan personel gabungan TNI dan Polri cadangan sebanyak 10 ribu yang bersiap di Monas dan Gedung DPR RI.
"Ini cadangan, tetapi yang kami setting di lapangan untuk mengantisipasi, baik itu di titik pusatnya di Patung Kuda maupun di gedung DPR RI," kata Yusri.
Yusri mengatakan pihaknya juga menyiapkan sejumlah personel untuk mengamankan sejumlah titik sentral, seperti pusat perekonomian dan perkantoran.
Baca juga: Polisi Tangkap 3 Penghasut Pelajar Rusuh Saat Demo Omnibus Law
Lebih lanjut, Yusri meminta masyarakat menghindari kawasan Istana Merdeka atau Medan Merdeka, karena pihaknya telah menutup sejumlah ruas jalan.
"Kemungkinan massa akan terkumpul banyak di patung kuda sehingga imbauan ini usahakan masyarakat tidak terlalu dekat ke sana yang akan menyebabkan kemacetan," ungkapnya.
Seperti diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Demo akan digelar pada Selasa (20/10) besok dengan perkiraan ribuan massa mahasiswa yang ikut turun ke jalan.
Melalui keterangan tertulisnya, BEM SI akan menggelar aksi pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia.(OL-5)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved