Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
SEBANYAK 10 ribu personel gabungan dari TNI, Polri dan aparat pemerintah daerah disiapkan untuk mengawal demo UU Cipta Kerja di kawasan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).
"Kami sudah siapkan pengamanan hari ini sekitar 10.587 personel. Ini yang kami siapkan gabungan TNI, polri dan pemerintah daerah," kata Yusri ketika ditemui di kantornya, Selasa (20/10).
Pihaknya juga telah menyiapkan personel gabungan TNI dan Polri cadangan sebanyak 10 ribu yang bersiap di Monas dan Gedung DPR RI.
"Ini cadangan, tetapi yang kami setting di lapangan untuk mengantisipasi, baik itu di titik pusatnya di Patung Kuda maupun di gedung DPR RI," kata Yusri.
Yusri mengatakan pihaknya juga menyiapkan sejumlah personel untuk mengamankan sejumlah titik sentral, seperti pusat perekonomian dan perkantoran.
Baca juga: Polisi Tangkap 3 Penghasut Pelajar Rusuh Saat Demo Omnibus Law
Lebih lanjut, Yusri meminta masyarakat menghindari kawasan Istana Merdeka atau Medan Merdeka, karena pihaknya telah menutup sejumlah ruas jalan.
"Kemungkinan massa akan terkumpul banyak di patung kuda sehingga imbauan ini usahakan masyarakat tidak terlalu dekat ke sana yang akan menyebabkan kemacetan," ungkapnya.
Seperti diketahui, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar aksi unjuk rasa menuntut pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Demo akan digelar pada Selasa (20/10) besok dengan perkiraan ribuan massa mahasiswa yang ikut turun ke jalan.
Melalui keterangan tertulisnya, BEM SI akan menggelar aksi pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia.(OL-5)
Unjuk rasa tersebut merupakan reaksi terhadap operasi penangkapan besar-besaran yang dilakukan Lembaga Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) terhadap para migran tidak berdokumen.
Wakil Gubernur California, Eleni Kounalakis, berencana mengajukan gugatan hukum atas keputusan Presiden Donald Trump yang mengerahkan Garda Nasional.
Penegak hukum di Los Angeles bersiap menghadapi malam yang penuh ketegangan usai demonstrasi terkait penggerebekan imigrasi.
Wali Kota LA, Karen Bass, mengatakan tidak ada kebutuhan menurunkan pasukan federal dan kehadiran Garda Nasional menciptakan kekacauan yang disengaja.
LAPD menyatakan unjuk rasa di luar Pusat Penahanan Metropolitan sebagai perkumpulan ilegal dan mengizinkan penggunaan peluru tak mematikan.
Penyidik mengatakan Mohammed Sabry Soliman merencanakan pelemparan bom molotov ke demonstran pawai untuk sandera Israel, selama satu tahun.
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
DIREKTUR Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas Charles Simabura berpendapat rancangan undang-undang Kepemiluan rawan diakali ketika menggunakan model omnibus law.
Kajian itu pun, kata dia, akan membahas agar produk undang-undang tak menyalahi aturan yang ada.
Bima memastikan bahwa Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah akan berkomunikasi dengan Komisi II DPR RI mengenai putusan MK tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved