Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
BESOK, serikat buruh dan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar unjukrasa dipusatkan si Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, berkaitan dengan satu tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin
Mengantisipasi agar unjukrasa tidak anarkis Jajaran Polres Metro Jakarta Barat bersama Kodim 0503 menggandeng rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) untuk menyamapak presepsi.
"Kami berinisiatif dengan Pak Dandim (0503 Inf Dadang Ismail Marzuki) mengumpulkan para rukun tetangga (RT) dan atas instruksi Pak Camat pertama ingin menyamakan presepsi dulu," kata Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Audie di Stadion Tamansari, Jalan Mangga Besar, Jakarta Barat, Senin (19/10).
Hal itu disampaikan Audie dalam apel kesiapsiagaan Ibu Kota mencegah aksi demo berujung ricuh. Audie mengatakan kegiatan rembuk bersama warga ini untuk menyampaikan persepi, agar aksi menyampaikan aspirasi tak disusupi oleh oknum-oknum yang menginginkan kericuhan.
Ia berkaca pada aksi demo pada Kamis, 8 Oktober dan Selasa, 13 Oktober 2020. Sejumlah fasilitas umum dari halte bus TransJakarta hingga pos polisi dirusak dan dibakar perusuh. Sebanyak 131 orang ditetapkan sebagai tersangka imbas kerusuhan itu.
Audie mengaku mendapat laporan akan ada kelompok masyarakat yang ingin melawan para perusuh itu. Audie tak ingin hal itu terjadi.
"Kita sudah sepakat dengan Pak Dandim jangan sampai terjadi ada bentrok antar warga jadi kami menyamakan presepsi, sudah warga jaga rumahnya masing-masing aja, nanti kami TNI-Polri yang jaga diluar. Kami yang di kalan, mereka enggak usah turun ke jalan," ungkap Audie.
Audie mengimbau warga untuk tidak terprovokasi. Dia meyakini masyarakat cerdas melihat aksi demo yang benar dan aksi yang hanya ingin membuat rusuh.
Baca juga : Libur Panjang, Masyarakat DKI Diimbau Tetap di Rumah
"Kalau yang dibawa itu spanduk, toa, bendera dan sebagainya itu mau unjuk rasa. Kalau yang dibawa bom molotov, celurit dan batu, ya Anda bisa menilai sendiri apa yang mereka ingin lakukan," tutur Audie.
Dandim 0503 Jakarta Barat Kolonel Inf Dadang Ismail Marzuki mengatakan TNI siap membackup Polri
mengamankan aksi demo. Menurut Dadang peran TNI-Polri juga perlu dukungan dari masyarakat agar tercipta keamanan, dan keteriban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan lancar.
"Kegiatan hari ini akan menyampaikan persepsi, bagaimana mengamankan wilayah. Saya bersama Pak Kapolres bahwa pengamanan ini tidak bisa dilakukan hanya TNI-Polri, tetapi perlu juga melibatkan masyarakat tapi bukan turun langsung, kita supaya mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga wilayahnya dari aksi-aksi yang katakanlah anarkis," imbuh Dadang.
Adapun warga yang dilibatkan dalam kegiatan ini adalah para ketua RT dan ketua RW se-Jakarta Barat. Tujuannya, untuk mengimbau warganya tidak turun ke jalan.
"Seperti mengingatkan para siswa dan pelajar, lebih baik di rumah saja, tidak boleh ikut aksi teman-temannya dan sebagainya. Jadi kita bisa lebih membedakan," tutur dia. (OL-2)
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Bagi Muhammad Abdurrahman Azzam, masa kuliah justru menjadi pintu masuk untuk terlibat langsung dalam penguatan ekonomi masyarakat.
Nickel Industries Limited bersama Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bagi mahasiswa penerima beasiswa Nickel Industries asal Morowali.
Bantuan beasiswa dari ICMI ini ditujukan bagi mahasiswa UICI yang memiliki potensi akademik tinggi namun menghadapi keterbatasan ekonomi.
Ada 10 tenant ZCorner di Universitas Wahid Hasyim Semarang yang siap melayani dan memanjakan lidah para mahasiswa.
Untar berharap seluruh proses yang dijalani dapat memberikan solusi yang paling tepat, berimbang, dan bertanggung jawab bagi semua pihak terkait.
Transformasi teknologi dan ketidakstabilan geopolitik global kini menjadi ancaman nyata bagi tatanan dunia kerja.
Penetapan UMSK di 19 kabupaten/kota tidak mengacu pada rekomendasi resmi bupati dan wali kota sebagaimana diatur dalam Pasal 35I Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan.
Hal itu disampaikan Indra dalam Talkshow Perburuhan Nasional bertema 'Babak Baru Ketenagakerjaan Indonesia' yang digelar di Kantor DPTP PKS, Jakarta, Jumat (30/1).
Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas.
Hingga Senin (5/1), pemerintah belum mengeluarkan regulasi resmi terkait pengaktifan kembali BSU di tahun anggaran 2026.
Publik menunggu konsistensi dan komitmen seorang gubernur yang dinilai memiliki kredibilitas dan integritas
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved