Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
POLISI telah mengantisipasi gerakan kelompok anarko yang akan menunggangi aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Istana Negara, Jakarta Pusat, hari ini.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto mengatakan pihaknya telah melakukan razia di stasiun untuk mengantisipasi kelompok anarko yang akan berbuat rusuh pada unjuk rasa kali ini. Hingga saat ini, ia mengaku kondisi masih kondusif dan belum menangkap orang yang terindikasi berbuat rusuh.
"Belum (penangkapan). Mudah-mudahan benar-benar clear, sehingga kita mengawalnya bisa lebih enak dan mereka aksinya lebih nyaman," kata Heru, di Jakarta, Jumat (16/10).
Ia mengatakan aksi unjuk rasa BEM SI itu dipusatkan di Patung Kuda Arjuna Wijaya dan akan berlangsung hingga pukul 18:00 WIB.
Lebih lanjut, Heru mengatakan pihaknya bersama TNI telah menerjunkan 650 personel yang mengawal aksi unjuk rasa tersebut hingga selesai.
Baca juga : Ini Sanksi Jika ada LGBT di TNI-Polri
Selain BEM SI, Aliansi Masyarakat Miskin juga melakukan unjuk rasa di kawasan Medan Merdeka itu. Ia berharap kelompok yang menyuarakan pendapatnya bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta tak ada kerusuhan seperti Kamis (8/10) dan Selasa (13/10) lalu.
"Sesuai UU kita batasi sampai 18.00 WIB. Mudah-mudahan masyarakat kita tidak terpancing atau terbawa dengan isu-isu yang kurang bagus dan tidak melakukan pengrusakan atau aksi yang rusuh," pungkasnya.
Seperti diketahui, BEM SI menggelar demo pada Jumat (16/10), pukul 13.00 WIB siang ini di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat.
Ada tiga tuntutan yang dibawa BEM SI, yakni mendesak presiden untuk mengeluarkan Perppu demi mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020. Lalu, mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Kemudian, mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap massa aksi. (OL-2)
Penetapan UU Omnibus Law dinilai cepat. Salah satu langkahnya memberi masukan kepada pemerintah pusat, melalui argumentasi sesuai fakta dan melibatkan peranan legislative.
Jika tidak hati-hati, omnibus law justru berpotensi semakin menjauhkan tujuan utama investasi yang mendorong kesejahteraan masyarakat.
Tekanan yang dilakukan para buruh pun kemudian mereda karena keberhasilan program ini dalam memenuhi kepentingan para buruh dan juga stakeholders lainnya.
Kelebihan & Kekurangan Omnibus Law Cipta Kerja
EMPAT dari belasan buruh yang melakukan aksi anarkistis saat berlangsung demo omnibus law di sebuah perusahaan di Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, ditahan.
600-800 orang akan melakukan demo penolakan produk hukum Omnibus Law pertama di Indonesia, yakni RUU Cipta Lapangan Kerj di Balai KOta dan DPRD DKI
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja semakin banyak dibicarakan belakangan ini karena pemerintah menggunakannya sebagai konsep aturan perundang-undangan
MEMIKIRKAN konstitusionalitas, dalam bahasa KC Wheare, setidaknya bisa didedahkan menjadi tiga sebagaimana tiga konsep bentuk konstitusi.
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
Rincian besaran pesangon untuk karyawan yang terkena PHK diatur pada pasal 81 angka 47.
Ketua KSPI, Kahar S Cahyo, mengatakan Presiden mengabulkan untuk membatalkan RUU Ciptaker, tuntutannya itu saja.
Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo mengatakan, ribuan personel itu dibagi per sif. Sebanyak 300 personel menjaga aksi massa pada pagi hingga siang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved