Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
POLISI telah mengantisipasi gerakan kelompok anarko yang akan menunggangi aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Istana Negara, Jakarta Pusat, hari ini.
Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto mengatakan pihaknya telah melakukan razia di stasiun untuk mengantisipasi kelompok anarko yang akan berbuat rusuh pada unjuk rasa kali ini. Hingga saat ini, ia mengaku kondisi masih kondusif dan belum menangkap orang yang terindikasi berbuat rusuh.
"Belum (penangkapan). Mudah-mudahan benar-benar clear, sehingga kita mengawalnya bisa lebih enak dan mereka aksinya lebih nyaman," kata Heru, di Jakarta, Jumat (16/10).
Ia mengatakan aksi unjuk rasa BEM SI itu dipusatkan di Patung Kuda Arjuna Wijaya dan akan berlangsung hingga pukul 18:00 WIB.
Lebih lanjut, Heru mengatakan pihaknya bersama TNI telah menerjunkan 650 personel yang mengawal aksi unjuk rasa tersebut hingga selesai.
Baca juga : Ini Sanksi Jika ada LGBT di TNI-Polri
Selain BEM SI, Aliansi Masyarakat Miskin juga melakukan unjuk rasa di kawasan Medan Merdeka itu. Ia berharap kelompok yang menyuarakan pendapatnya bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta tak ada kerusuhan seperti Kamis (8/10) dan Selasa (13/10) lalu.
"Sesuai UU kita batasi sampai 18.00 WIB. Mudah-mudahan masyarakat kita tidak terpancing atau terbawa dengan isu-isu yang kurang bagus dan tidak melakukan pengrusakan atau aksi yang rusuh," pungkasnya.
Seperti diketahui, BEM SI menggelar demo pada Jumat (16/10), pukul 13.00 WIB siang ini di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat.
Ada tiga tuntutan yang dibawa BEM SI, yakni mendesak presiden untuk mengeluarkan Perppu demi mencabut UU Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020. Lalu, mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat atas penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Kemudian, mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap massa aksi. (OL-2)
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Model pembangunan yang diterapkan dalam PSN cenderung eksklusif dan berisiko menimbulkan diskriminasi serta pelanggaran HAM yang berulang.
Perluasan definisi kepentingan umum ini membuka peluang penggusuran paksa dan alih fungsi lahan pertanian, hutan, serta wilayah pesisir,
Dalam putusannya, MK telah menyatakan bahwa ambang batas parlemen konstitusional bersyarat harus dijalankan pada tahun 2029 dan pemilu berikutnya.
kehadiran UU Cipta Kerja merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kewirausahaan dan keterampilan kerja
Buku UU Cipta Kerja nanti dapat menjelaskan bagaimana latar belakang yang mendasari pembuatan UU Ciptaker
UU Cipta Kerja merupakan sebuah instrumen deregulasi dan debirokratisasi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved