Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRES Jakarta Pusat Kombes Heru Novianto mengatakan ambulans yang ditembaki gas air mata oleh aparat kepolisian menolak diberhentikan. Kejadian tersebut terjadi saat unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) di kawasan Menteng Huis, Jakarta Pusat.
"Diberhentikan petugas malah tancap gas, bahkan mau nabrak anggota," ujar Heru saat dikonfirmasi, Rabu (14/10).
Heru mengaku tidak mengetahui alasan pengemudi ambulans enggan diberhentikan. Hal itu menimbulkan kecurigaan aparat kepolisian yang tengah membubarkan massa aksi.
"Saya juga belum tahu kenapa dia harus kabur. Tunggu hasil pemeriksaan yah," tuturnya.
Baca juga: Ambulans Ditembak Gas Air Mata, Polisi Periksa 3 Saksi
Saat ini, kurang lebih tiga orang saksi terkait tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
Sebelumnya, video berdurasi 23 detik viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat sebuah mobil ambulans yang berada di lokasi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja ditembaki oleh anggota polisi menggunakan gas air mata.
Ambulans tampak berjalan mundur dengan pintu depan sisi kiri dan pintu belakang terbuka. Kemudian ambulans tersebut tancap gas untuk menghindari tembakan gas air mata. (OL-1)
Perang tersebut terlalu menguras anggaran negara. Padahal, menurut dia, situasi internal di Amerika Serikat tidak baik-baik saja dan membutuhkan sokongan.
Delpedro Marhaen bentangkan bendera Iran di PN Jakpus, tuntut Presiden Prabowo mundur dari Board of Peace (BoP) dalam sidang putusan kasus penghasutan.
Gelombang protes pecah di penjuru Amerika Serikat usai tewasnya Ali Khamenei. Demonstran sebut kebijakan Trump sebagai bentuk tirani dan menyeret AS ke perang tanpa akhir.
Dewan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (Dema PTKIN) Se-Indonesia mengapresiasi pola pengamanan kepolisian dalam aksi unjuk rasa mahasiswa.
Mahasiswa diimbau untuk tetap menyampaikan aspirasi secara damai dan konstitusional, khususnya di bulan suci Ramadan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara 10 bulan terhadap 21 terdakwa kasus kerusuhan demonstrasi yang terjadi pada Agustus 2025.
Permasalahan tersebut akan diselesaikan melalui mekanisme Omnibus Law untuk menciptakan kesepakatan bersama mengenai kebutuhan organisasi di tiap lembaga.
Penyusunan undang-undang secara tergesa-gesa seperti yang terjadi dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja (Ciptaker) memperlihatkan kelemahan serius dalam penerapan model omnibus.
GELOMBANG gugatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja terus mengalir ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sejumlah aliansi dan serikat pekerja di Jawa Tengah berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Kamis (28/8/2025).
WAKIL Ketua MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengajak seluruh masyarakat, terutama warga Bali untuk sama-sama memperjuangkan UU Kebudayaan.
Omnibus Law: Kupas tuntas kebijakan ekonomi terbaru, dampak, dan peluangnya. Panduan lengkap untuk memahami perubahan signifikan ini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved